PERSPEKTIFNUSANTARA.COM– Bagaimana jika pembangunan justru menghancurkan rumah orang-orang yang selama ini menjaga hutan? Pertanyaan inilah yang terus muncul ketika menonton film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale. Film dokumenter ini merupakan investigatif yang tidak sekadar menyajikan realitas sosial di Papua Selatan, tetapi juga membangun kritik struktural terhadap model pembangunan nasional yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Film ini memperlihatkan bagaimana negara, korporasi, dan kekuatan ekonomi global bekerja melalui mekanisme modern untuk menguasai ruang hidup masyarakat adat atas nama pembangunan, investasi, ketahanan pangan, dan transisi energi.
Film dokumenter ini penting dibaca bukan hanya sebagai karya sinematik, melainkan sebagai teks sosial-politik yang merekam relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat. Melalui narasi visual yang kuat, film ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan fisik sebagaimana masa lampau, tetapi dapat hadir melalui regulasi, investasi, proyek strategis nasional, serta legitimasi pembangunan yang meminggirkan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, penulis mengangkat enam poin utama yang menjadi sorotan kritis terhadap film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, mulai dari pembangunan sebagai bentuk kolonialisme modern hingga penghancuran budaya dan memori kolektif masyarakat adat Papua.
Baca juga: Deep Learning dan Masa Depan Pendidikan: Antara Revolusi Digital dan Tantangan Kemanusiaan
Pembangunan sebagai Wajah Baru Kolonialisme
Konsep utama yang dibangun film ini ialah bahwa kolonialisme modern bekerja melalui pembangunan. Negara modern sering menggunakan istilah seperti “kemajuan”, “investasi”, “hilirisasi”, “ketahanan pangan”, atau “transformasi ekonomi” sebagai legitimasi moral untuk menguasai ruang hidup masyarakat adat. Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi netral. Pembangunan menjadi instrumen kekuasaan. Negara hadir bukan terutama sebagai pelindung masyarakat adat, melainkan sebagai fasilitator kepentingan ekonomi berskala besar. Relasi ini memperlihatkan apa yang oleh para pemikir poskolonial disebut sebagai internal colonialism, yaitu praktik kolonial yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok masyarakat di wilayahnya sendiri.
Film ini secara tajam menunjukkan bahwa Papua ditempatkan sebagai “ruang kosong” yang dapat dieksploitasi demi kepentingan nasional. Cara pandang seperti ini sangat problematis karena mengabaikan fakta bahwa wilayah tersebut telah lama menjadi ruang hidup masyarakat adat dengan sistem budaya, hukum adat, dan relasi ekologis yang kompleks. Dalam paradigma kolonial klasik, tanah dianggap sebagai objek ekonomi. Perspektif yang sama tampak dalam proyek-proyek modern yang mengubah hutan, tanah adat, dan sungai menjadi komoditas industri. Dengan demikian, dokumenter ini memperlihatkan bahwa kolonialisme hari ini bekerja melalui bahasa pembangunan.
Baca juga: Idul Adha dan Tenun Solidaritas Kemanusiaan di Flores
Krisis Ekologis dan Kapitalisme Ekstraktif
Salah satu kritik paling kuat dalam film ini ialah terhadap kapitalisme ekstraktif. Sistem ekonomi modern cenderung memandang alam hanya sebagai sumber bahan baku yang dapat dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Hutan dipandang sebagai lahan produksi, bukan sebagai ekosistem kehidupan.
