Film ini memperlihatkan bagaimana deforestasi besar-besaran di Papua Selatan mengancam keseimbangan ekologis sekaligus keberlangsungan hidup masyarakat adat. Hutan Papua bukan sekadar wilayah geografis, tetapi salah satu pusat biodiversitas dunia. Kerusakan terhadap kawasan tersebut memiliki dampak global terhadap perubahan iklim, hilangnya spesies, serta krisis lingkungan jangka panjang. Yang menarik bahwa film dokumenter ini tidak hanya berbicara mengenai kerusakan alam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kapitalisme ekstraktif menghasilkan “kemiskinan ekologis”. Masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber pangan tradisional, air bersih, ruang berburu, dan identitas ekologis mereka.
Paradoks terbesar yang disorot film ini ialah bahwa proyek-proyek yang diklaim membawa kesejahteraan justru menghasilkan penghancuran sumber kehidupan masyarakat lokal. Dalam logika kapitalisme global, keuntungan ekonomi sering kali ditempatkan di atas keselamatan manusia dan keberlanjutan ekologis. Secara ilmiah, situasi ini dapat dipahami melalui konsep ecological injustice, yaitu ketidakadilan yang muncul ketika kelompok rentan menanggung dampak terbesar dari eksploitasi lingkungan, sementara keuntungan ekonomi dinikmati kelompok yang memiliki modal dan kekuasaan.
Marginalisasi Masyarakat Adat
Film dokumenter ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat Papua mengalami marginalisasi sistemik. Mereka tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan posisi politik dalam menentukan masa depan wilayah mereka sendiri.
Dalam banyak adegan, tampak bahwa masyarakat adat sering diposisikan hanya sebagai objek pembangunan. Suara mereka hadir, tetapi tidak sungguh-sungguh didengar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Padahal, dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), masyarakat adat memiliki hak atas wilayah adat, budaya, identitas, dan partisipasi dalam setiap kebijakan yang memengaruhi hidup mereka.
Film ini secara implisit mengkritik praktik pembangunan yang bersifat top-down. Negara cenderung mendefinisikan sendiri apa yang disebut “kemajuan” tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Dalam perspektif sosiologi politik, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya subalternization, yaitu proses ketika kelompok tertentu dibuat tidak memiliki suara efektif dalam struktur kekuasaan.
Kekerasan Struktural dan Militerisasi Ruang Hidup
Salah satu aspek yang paling tajam dalam dokumenter ini ialah penggambaran mengenai kehadiran aparat keamanan dalam konflik agraria. Film ini menunjukkan bahwa pembangunan sering berjalan berdampingan dengan pengawasan, intimidasi, dan kontrol terhadap masyarakat.
