Kondisi ini memperlihatkan bentuk structural violence atau kekerasan struktural. Kekerasan tidak selalu hadir melalui tindakan fisik langsung, tetapi melalui sistem yang membuat masyarakat kehilangan hak hidup, rasa aman, dan kebebasan menentukan masa depannya.
Militerisasi ruang hidup masyarakat adat memperlihatkan bahwa konflik agraria di Papua bukan semata-mata konflik ekonomi, tetapi juga konflik politik dan kekuasaan. Negara cenderung melihat perlawanan masyarakat adat sebagai ancaman terhadap stabilitas pembangunan. Padahal, dalam negara demokratis, kritik dan penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan seharusnya dipahami sebagai bagian dari hak warga negara, bukan sebagai ancaman keamanan.
Film ini secara kritis memperlihatkan bahwa pembangunan yang dipaksakan melalui relasi kuasa represif berpotensi melahirkan trauma sosial berkepanjangan.
Kritik terhadap Narasi Nasionalisme Pembangunan
Film dokumenter ini juga penting karena mengkritik narasi nasionalisme pembangunan. Negara sering menggunakan argumentasi “kepentingan nasional” untuk membenarkan pengambilalihan ruang hidup masyarakat adat. Persoalannya, konsep kepentingan nasional sering kali ditentukan oleh elite politik dan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat adat diminta berkorban demi proyek nasional yang manfaatnya belum tentu mereka rasakan.
Film ini mempertanyakan logika pembangunan yang menganggap pengorbanan masyarakat adat sebagai sesuatu yang wajar demi pertumbuhan ekonomi negara. Dalam perspektif etika politik, pendekatan seperti ini problematis karena menjadikan manusia sebagai alat bagi kepentingan ekonomi.
Nasionalisme sejati seharusnya tidak dibangun di atas penderitaan kelompok rentan. Negara tidak dapat disebut berhasil apabila pembangunan justru menghasilkan ketimpangan, penghancuran budaya, dan kerusakan ekologis.
