Ia menekankan bahwa pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat kecil adalah masalah serius. Wahidin mengingatkan bahwa harapan bagi negeri ini bukanlah sekadar angan-angan, melainkan hasil dari kerja nyata. Namun, ia juga menyoroti tantangan dalam ekosistem gerakan saat ini.
“Harapan itu bukan hal yang abstrak, tetapi harapan itu adalah kerja. Namun, jika kita melihat ekosistem gerakan saat ini, makna terbaik dari perjuangan itu sering kali belum tercapai atau bahkan tenggelam. Kita perlu memastikan gerakan kita tetap relevan dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai generasi muda harusnya kita berpikir untuk tetap menjaga dan melestarikan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita tidak sama tapi kita bersaudara, satu nusa satu bangsa, Indonesia bukan tanah kosong,” pungkasnya.
Sementara Itu,Kabid PA HMI Cabang Kupang,Sri Sulastri Hamsa,menegaskan bahwa konflik politik bukan sekadar tema akademik, melainkan isu yang sangat dekat dengan realitas kehidupan masyarakat. Ia menyoroti jeritan kekecewaan rakyat, anak-anak yang kehilangan masa depan, serta keluarga yang terpecah akibat ketidakstabilan. Menurutnya, meskipun pertarungan kekuasaan sering kali terlihat sebagai debat di media atau ruang parlemen, dampak terbesar justru dirasakan oleh masyarakat sipil.
“Kelompok pertama yang menjadi korban imbas konflik politik adalah masyarakat sipil. Aktivitas ekonomi terhambat, pendidikan terganggu, rasa aman hilang, dan hubungan sosial antarwarga retak,” jelasnya.
Sri Sulastri,menekankan bahwa konflik tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menghancurkan hubungan kemanusiaan. Anak-anak tumbuh dalam kecemasan karena keributan, ibu-ibu terpaksa mengungsi, dan ayah-ayah kehilangan pekerjaan. Ironisnya, mereka yang menjadi korban paling parah ini seringkali tidak terlibat langsung dalam proses politik yang memicu konflik tersebut.
“Film Tanah Air Beta bagi saya bukan sekadar tontonan, melainkan cermin reflektif. Negara, sebagai representasi tanah air, memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi warganya. Ketika negara gagal menjamin rasa aman dan kesejahteraan akibat konflik politik, maka esensi ‘tanah air’ sebagai rumah yang nyaman bagi seluruh anak bangsa menjadi dipertanyakan. Kita harus sadar bahwa korban dari kegagalan politik adalah rakyat biasa yang hak-hak dasarnya terabaikan,” pungkasnya.
Ia menambahkan bahwa HMI tentu akan terus mengkritik kebijakan pemerintah, tapi kalau atas dasar kekecewaan kecewa lalu memilih untuk merdeka sendiri tentu itu adalah bentuk antipati terhadap konsep persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
