“Kemiskinan struktural butuh intervensi kebijakan, bukan dibiarkan. Bayangkan petani punya hasil melimpah, tapi jalan rusak dan akses pasar tidak ada. Pemerintah harus menyediakan transportasi, modal, dan pasar yang memadai. Selama ini, solusinya seperti menampung air dari pipa yang bocor, tanpa memperbaiki pipanya. ,” jelasnya.
Menanggapi isu nasionalisme dan kebijakan ekonomi terkini, Amir memberikan kritik tajam terhadap narasi pemimpin yang dianggap lepas dari realitas. “Saya baru melihat presiden yang pernyataannya begitu konyol, menganggap rakyat tidak perlu khawatir dengan dolar karena ‘kita tidak pakai dolar. Nasionalisme bukan nikmat yang kering. Jika pemimpin bilang cinta tanah air, tapi bawahannya korupsi dan ia diam, itu adalah kemunduran bangsa,” kritiknya.
Menutup paparannya, Amir mengajak seluruh peserta untuk tetap bersikap kritis. “Cinta tanah air bukan berarti mengorbankan segalanya tanpa arah, tetapi bagaimana kita tetap kritis terhadap setiap kebijakan pemimpin, agar kebijakan tersebut benar-benar bersentuhan dengan kebutuhan seluruh rakyat. Maka kita sebagai sosok-sosok yang terdidik perlu meningkatkan nalar kritis dan rasional dalam menyikapi suatu isu atau kabar tentang suatu persoalan agar tidak terjebak dengan penggiringan opini ataupun pembenaran secara subyektif,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama,Ketua Umum PC IMM Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., membuka pandangannya dengan mengaitkan film “Tanah Air Beta” dengan konsep cinta tanah air ala Bung Hatta. Ia menyoroti proses lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang menimbulkan 300.000 pengungsi sebagai refleksi penting. Menurut Wahidin, pandangan Bung Hatta menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia harus didasarkan pada dua pilar utama: kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat.
”Bung Hatta menekankan keseimbangan antara kemanusiaan dan kesejahteraan. Ini menjadi refleksi penting dalam diskusi kita malam ini,” ujarnya.
Wahidin menjelaskan bahwa ketimpangan sosial yang terjadi sehari-hari harus diterjemahkan melalui proses “humanisasi”, yaitu pembebasan manusia tanpa syarat dari struktur kelas (atas, menengah, bawah). Dalam konteks literasi gerakan, tugas mahasiswa aktual adalah melihat realitas hari ini secara kritis. Ia mempertanyakan sikap pasif mahasiswa terhadap isu-isu mendesak di Nusa Tenggara Timur, seperti banyaknya tenaga honorer P3K yang mengalami ketidakpastian kerja dan maraknya privatisasi wilayah pesisir.
“Pertanyaannya kepada teman-teman semua: Realitas hari ini penuh dengan pengangguran terstruktur dan privatisasi. Apakah kita diam dan pas melihat keadaan tersebut? Atau tidak?” tantangnya.
