PERSPEKTIFNUSANTARA.COM– Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, kesempatan seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan, prestasi, dan integritas terbaik. Namun, realitas yang dihadapi banyak orang menunjukkan bahwa kompetensi sering kali bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, dunia kerja, hingga pelayanan publik, koneksi dan kedekatan personal masih kerap dianggap lebih berpengaruh dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan rasa ketidakadilan, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia dan masa depan pembangunan bangsa.
Masalah tersebut tercermin dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei tersebut menunjukkan bahwa praktik titipan masih ditemukan pada 38,77% sekolah dan 64,02% perguruan tinggi di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa budaya yang mengutamakan hubungan pribadi dibandingkan dengan penilaian objektif masih menjadi tantangan serius dalam sistem pendidikan Indonesia. Jika praktik semacam ini terus berlangsung di lingkungan pendidikan, maka bukan tidak mungkin pola yang sama akan terbawa ke dunia kerja dan berbagai institusi lainnya.
Fenomena mengutamakan koneksi daripada kompetensi juga sering menjadi perhatian dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan. Dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) 2024 yang diterbitkan oleh Transparency International, salah satu tantangan yang masih dihadapi banyak negara berkembang adalah praktik favoritisme dan penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang tidak sepenuhnya berbasis merit dapat membuka ruang bagi individu tertentu untuk memperoleh kesempatan bukan karena kemampuan, melainkan karena kedekatan dengan pihak yang berwenang.
Baca juga: Schools Today: Chasing Grades, Neglecting Skills
Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu yang kehilangan kesempatan. Organisasi dan institusi juga dapat mengalami penurunan kualitas kinerja ketika posisi penting diisi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. Akibatnya, produktivitas menurun, inovasi terhambat, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal. Dalam jangka panjang, organisasi berisiko kehilangan talenta-talenta terbaik yang memilih mencari lingkungan kerja yang lebih adil dan profesional.
Lebih luas lagi, budaya yang mengutamakan koneksi dapat menimbulkan dampak sosial yang serius. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, perusahaan, maupun lembaga pemerintah dapat menurun karena munculnya anggapan bahwa kesempatan tidak diberikan secara adil. Ketika masyarakat merasa bahwa kerja keras dan prestasi tidak lagi menjadi faktor utama untuk meraih keberhasilan, semangat untuk belajar, berinovasi, dan berkompetisi secara sehat juga dapat melemah. Akibatnya, mobilitas sosial menjadi terhambat dan kesenjangan sosial berpotensi semakin besar karena peluang lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses dan relasi tertentu.
Meski demikian, penting untuk membedakan antara koneksi dan nepotisme. Membangun jaringan profesional merupakan bagian penting dari perkembangan karier dan kehidupan sosial. Relasi yang luas dapat membuka akses terhadap informasi, kolaborasi, dan peluang baru. Namun, jaringan profesional seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk menemukan individu yang kompeten, bukan sebagai alat untuk mengabaikan prinsip keadilan dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.
Baca juga: When Fear Replaces Curiosity in the Classroom
Karena itu, institusi pendidikan, perusahaan, dan lembaga pemerintah perlu memperkuat sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis merit. Proses seleksi, promosi, maupun pemberian kesempatan harus dilakukan berdasarkan kemampuan, kinerja, dan integritas yang terukur. Menghargai kompetensi bukan sekadar persoalan keadilan bagi individu, melainkan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Ketika setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kemampuannya, kepercayaan publik akan meningkat, kualitas sumber daya manusia akan semakin baik, dan Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih kompetitif, inklusif, serta berkeadilan.
