PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, Peringatan Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei semestinya menjadi lebih dari sekadar seremoni tahunan. Ia adalah ruang refleksi kolektif untuk menilai apakah arah pembangunan pendidikan kita sudah benar-benar berpihak pada keadilan dan kualitas.
Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT), refleksi ini menjadi sangat penting, bahkan mendesak. Sebab di wilayah ini, pendidikan belum sepenuhnya berdiri di atas fondasi yang kokoh. Masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan: sarana prasarana yang minim, kesejahteraan guru yang rendah, dan kebijakan yang kadang lebih menekankan simbol daripada substansi.
Salah satu persoalan paling nyata di NTT adalah kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Tidak sedikit sekolah yang masih berada dalam kondisi yang jauh dari standar kelayakan. Ruang kelas yang rusak, atap bocor, kekurangan meja dan kursi, serta fasilitas sanitasi yang tidak memadai masih menjadi pemandangan umum di berbagai daerah. Di beberapa wilayah terpencil, akses terhadap listrik dan internet bahkan belum tersedia. Padahal, di era digital saat ini, akses terhadap teknologi bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar dalam proses pembelajaran.
Baca juga: Mobil Perpustakaan Keliling Ramaikan Pameran Hardiknas 2026 di SMPN 1 Alok
Kondisi ini tentu berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Lingkungan belajar yang tidak kondusif akan menghambat konsentrasi siswa dan mengurangi efektivitas pengajaran. Anak-anak yang seharusnya fokus pada pelajaran justru harus berhadapan dengan kenyamanan yang minim, bahkan rasa tidak aman. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan motivasi belajar dan meningkatkan angka putus sekolah.
Ironisnya, persoalan infrastruktur ini seringkali kalah prioritas dibandingkan program-program yang lebih “terlihat” secara politis. Pembangunan fisik sekolah membutuhkan anggaran besar dan waktu yang tidak singkat, sehingga kurang menarik sebagai komoditas politik jangka pendek. Akibatnya, banyak sekolah di NTT yang terus bertahan dalam kondisi seadanya, tanpa intervensi signifikan yang benar-benar menyelesaikan masalah.
Di sisi lain, kesejahteraan guru juga menjadi isu krusial yang tidak kunjung tuntas. Guru, sebagai aktor utama dalam proses pendidikan, seharusnya mendapatkan perhatian yang layak. Namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banyak guru honorer dan tenaga PPPK di NTT masih menerima gaji yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Bahkan, dalam beberapa kasus, pembayaran gaji sering mengalami keterlambatan.
Baca juga: Ujian Praktik Seni Budaya SMPK Darma Bakti Santo Paulus Oelolok Berlangsung Lancar
Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas pengajaran. Guru yang terus-menerus dibebani oleh masalah ekonomi akan sulit untuk fokus sepenuhnya pada tugasnya sebagai pendidik. Motivasi kerja dapat menurun, dan ruang untuk pengembangan profesional menjadi terbatas. Padahal, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Tidak ada sistem pendidikan yang bisa melampaui kualitas tenaga pendidiknya.
