Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan seharusnya menjadi landasan dalam melihat persoalan ini. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk keterbatasan, termasuk kemiskinan dan ketidakadilan. Namun, jika guru sendiri masih hidup dalam keterbatasan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Di tengah berbagai persoalan mendasar ini, pemerintah menghadirkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi siswa, dengan harapan dapat mendukung kemampuan belajar mereka. Dalam konteks tertentu, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan gizi tinggi seperti NTT, program ini tentu memiliki relevansi.
Namun, menjadikan MBG sebagai prioritas utama dalam pembangunan pendidikan justru menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah peningkatan gizi siswa akan secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Gizi memang penting, tetapi ia hanya salah satu dari sekian banyak faktor yang memengaruhi proses belajar.
Masalahnya, MBG berisiko menjadi kebijakan yang terlalu fokus pada aspek permukaan, tanpa menyentuh akar persoalan. Memberi makan siswa tidak akan memperbaiki kondisi ruang kelas yang rusak. Ia juga tidak akan meningkatkan kualitas pengajaran jika guru masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Dalam arti tertentu, MBG bisa menjadi “solusi cepat” yang tampak baik, tetapi tidak cukup kuat untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, implementasi MBG di NTT juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Kondisi geografis yang kompleks, dengan banyak wilayah kepulauan dan daerah terpencil, membuat distribusi program ini menjadi sulit. Tanpa sistem logistik yang kuat dan pengawasan yang ketat, potensi ketidaktepatan sasaran dan pemborosan anggaran menjadi sangat besar.
Di sinilah letak kritik utama terhadap MBG: bukan pada niatnya, tetapi pada konteks prioritasnya. Dalam kondisi di mana sarana prasarana pendidikan masih minim dan kesejahteraan guru masih rendah, MBG seharusnya ditempatkan sebagai program pendukung, bukan sebagai fokus utama. Tanpa fondasi yang kuat, program ini berisiko menjadi tidak efektif.
Hardiknas seharusnya menjadi momentum untuk menata ulang arah kebijakan pendidikan. Pemerintah perlu lebih berani untuk mengalihkan fokus dari program-program populis ke investasi jangka panjang yang lebih mendasar. Pembangunan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas utama. Sekolah yang layak adalah syarat minimum untuk proses pembelajaran yang efektif. Tanpa itu, semua upaya peningkatan kualitas pendidikan akan terbatas.
Selain itu, reformasi sistem penggajian dan kesejahteraan guru juga harus menjadi agenda utama. Guru bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga penentu keberhasilan pendidikan. Memberikan gaji yang layak dan memastikan kepastian pembayaran adalah bentuk penghargaan terhadap profesi yang sangat strategis ini. Lebih dari itu, hal ini juga merupakan investasi dalam kualitas sumber daya manusia di masa depan.
