PERSPEKTIFNUSANTARA.COM – Dalam lanskap politik kontemporer, kita menyaksikan pergeseran makna kepemimpinan. Jabatan publik yang semestinya menjadi ruang pengabdian kini kerap bertransformasi menjadi panggung pertunjukan.
Pemimpin tidak lagi hadir terutama sebagai penggerak perubahan, melainkan sebagai produsen citra sejenis “konten kreator” yang mengelola persepsi publik melalui simbol, seremoni dan narasi visual.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan masih berakar pada tanggung jawab moral atau telah direduksi menjadi strategi personal branding?
Baca juga: Pendidikan sebagai Arkaisme Baru: Menemukan Kembali Jiwa Manusia dalam Labirin Teknologi
Sementara itu, dalam tradisi filsafat klasik, kepemimpinan selalu bertumpu pada etika. Aristoteles, misalnya, menempatkan virtue (keutamaan) sebagai inti dari tindakan manusia yang baik.
Seorang pemimpin bukan sekadar tampil baik, tetapi harus menjadi baik. Kepemimpinan adalah praksis moral bukan sekadar estetika politik.
Namun dalam praktik kekinian, yang menonjol justru estetika: visualisasi kegiatan, publikasi seremonial dan narasi pencitraan.
Baca juga: Tentang P3K Paruh Waktu di Sikka: Pemerintah Mengalami Gangguan Epistemik
Kunjungan kerja menjadi konten, bantuan sosial menjadi panggung dokumentasi, bahkan empati pun direkayasa dalam format yang “layak tayang”. Di sini, tindakan kehilangan kedalaman makna; tidak lagi dinilai dari dampaknya, tetapi dari daya tarik visualnya.
