Terkait konflik atau gugatan hukum di atas lahan HGU aktif, Vivi menegaskan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah kepolisian dan perdata pengadilan, bukan lagi wewenang ATR/BPN.
Bupati Sikka: Kehadiran Lintas Kementerian adalah Solusi, Bukan Konflik
Pada kesempatan yang sama, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Talibura bukan untuk memicu konflik, melainkan untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dan membawa solusi.
Menurut Juventus, langkah penyelesaian tanah ini sebenarnya sudah hampir mencapai titik klimaks pada tahun lalu. Namun, adanya Surat Edaran Menteri yang baru menuntut pemerintah untuk menyesuaikan dengan skema dan mekanisme yang berlaku.
”Kita hadir tadi sedang menjalankan aturan perundang-undangan. Jadi, tidak ada konflik sama sekali. Justru kita datang untuk menyelesaikan persoalan dan menjelaskan secara detail soal skema atau mekanisme yang baru ini,” kata Bupati Juventus.
Ia menegaskan bahwa kehadiran tim lintas kementerian dalam sosialisasi tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Sikka secara transparan dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat.
