Kebenaran tidak bisa ditentukan oleh popularitas kebijakan atau jumlah anggaran yang digelontorkan. Ia harus diverifikasi melalui metode ilmiah yang transparan dan dapat diuji ulang. Tanpa itu, klaim keberhasilan hanyalah opini yang dibungkus statistik. Namun, mencapai kebenaran dalam kebijakan publik tidak pernah mudah. Data bisa bias, pengukuran bisa keliru, dan interpretasi bisa dipengaruhi kepentingan. Di sinilah pentingnya justifikasi sebagai mekanisme pengujian yang lebih dalam. Justifikasi menuntut bahwa setiap klaim harus didukung oleh alasan yang kuat dan bukti yang valid. Dalam MBG, ini berarti adanya studi komprehensif, uji coba terbatas serta evaluasi berkelanjutan.
Tanpa proses ini, program hanya berjalan berdasarkan asumsi. Kasus” tebakan beruntung” sangat relevan di sini. Bisa saja MBG menghasilkan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi tanpa Justifikasi yang memadai, kita tidak tahu apakah keberhasilan itu berkelanjutan. Bisa jadi keberhasilan tersebut disebabkan oleh faktor lain, seperti peningkatan ekonomi atau program pendukung lainnya. Jika demikian, maka MBG hanya kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan kebetulan bukan dasar yang solid untuk kebijakan jangka panjang.
Justifikasi juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas. Dengan adanya Justifikasi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan kepada publik. Seperti konteks yang dibicarakan ialah tentang hasil bagi penurunan stunting di Indonesia dari program MBG. Ini menciptakan ruang bagi kritik dan perbaikan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kebijakan. Tanpa Justifikasi kebijakan negara menjadi kebal kritik dan cenderung stagnan. Dan kebijakan yang tidak bisa dikritik biasanya bukan karena sempurna, melainkan karena tidak transparan.
Dalam konteks epistemologi, pengetahuan adalah keyakinan yang benar dan dibenarkan. Jika MBG ingin diakui sebagai kebijakan yang “diketahui” efektif, maka ia harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Tanpa kebenaran dan Justifikasi, keyakinan pemerintah terhadap program MBG tidak lebih dari optimisme yang belum teruji. Optimisme, meskipun menyenangkan, bukan pengganti bukti.
Program MBG mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menjawab Persoalan sosial yang kompleks. Namun, dalam kerangka epistemologi, keberlanjutannya harus diuji melalui tiga syarat pengetahuan, keyakinan, kebenaran, dan Justifikasi. Keyakinan memberikan dorongan awal, tetapi tidak cukup untuk menjamin keberhasilan. kebenaran menuntut kesesuaian dengan realitas, sementara Justifikasi memastikan bahwa klaim didukung oleh bukti ya kuat. Tanpa ketiganya, MBG berisiko menjadi kebijakan yang benar secara kebetulan, bukan karena desain yang matang.
Kebijakan publik yang baik bukanlah yang paling populer, tetapi yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. MBG memiliki potensi besar tetapi juga tantangan yang tidak kecil. jika pemerintah mampu menjaga integritas Epistemologi dalam implementasi ny, maka progam MBG bisa menjadi contoh keberhasilan kebijakan berbasis pengetahuan. Jika tidak, ia hanya akan menjadi satu lagi eksperimen mahal dalam sejarah panjang kebijakan publik yang terlalu cepat diyakini dan terlalu lambat dibuktikan.
