Arus informasi masa kini melaju dengan pesat. Semua jenis informasi dipertontonkan secara terang benderang di ruang publik.
Informasi diserap dengan begitu mudahnya tanpa ada pertimbangan kritis. Nalar berpikir seolah mati di tempat. Kebenaran dipertanyaakan.
Individu yang terlibat di dalamya kadang tampil dalam dua wajah sekaligus. Wajah yang tergolong memiliki pengetahuan yang cukup tetapi menampilkan diri soolah tidak tahu apa-apa dan wajah yang minim pengetahuan tetapi terlibat seolah-olah memiliki kompetensi yang mumpuni.
Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa paling menonjol di tampilkan di ruang publik secara khusus di ruang birokrasi.
Lantas bagaimana mengendalikannya ?
PerspektiNusantara.Com_Di tengah derasnya arus informasi digital, ruang publik kita sedang menghadapi gejala yang makin nyata: banyak orang berbicara dengan keyakinan tinggi, tetapi sedikit yang berbicara dengan dasar pengetahuan yang memadai. Opini bertebaran, komentar berseliweran, dan penilaian dibagikan begitu mudah. Namun, tidak semua suara lahir dari kompetensi. Sebagian justru muncul dari fenomena yang dalam psikologi dikenal sebagai ilusi kepintaran.
Baca juga: Teras Ilmu: Rumah Belajar "Menggaris dari Pinggir"
Inkompetensi hari ini tidak selalu tampil sebagai ketidaktahuan yang jujur. Ia sering hadir dalam bentuk rasa percaya diri berlebihan, retorika meyakinkan, dan kesan seolah memahami segala hal. Dalam banyak situasi, yang tampak paling yakin justru bukan yang paling paham.
Fenomena ini dijelaskan oleh psikolog David Dunning dan Justin Kruger melalui teori Dunning-Kruger Effect dalam riset Unskilled and Unaware of It (1999). Mereka menemukan bahwa individu dengan kemampuan rendah cenderung melebih-lebihkan kapasitas dirinya karena tidak memiliki kecakapan untuk menilai kelemahannya sendiri. Sebaliknya, orang yang benar-benar kompeten justru lebih sadar akan batas pengetahuannya. Singkatnya, ketidaktahuan sering kali tidak sadar bahwa dirinya sedang tidak tahu.
Gejala ini dapat dilihat dalam berbagai sektor kehidupan, terutama birokrasi. Tidak sedikit masyarakat datang mengurus administrasi sederhana, tetapi dipingpong dari meja ke meja. Informasi berubah-ubah tergantung petugas yang ditemui. Prosedur tidak jelas, pelayanan lambat, dan warga harus bolak-balik hanya untuk urusan dasar. Persoalan semacam ini bukan semata-mata karena kurangnya fasilitas, tetapi sering kali karena kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai.
Baca juga: Rekrutmen Nusra Youth Day III 2026 Dibuka, OMK Keuskupan Atambua Disiapkan Ambil Peran Strategis
Contoh lain tampak dalam pengelolaan bantuan sosial atau program pemberdayaan masyarakat. Data penerima tidak akurat, distribusi lambat, atau program tidak sesuai kebutuhan warga. Petani membutuhkan akses pasar, tetapi diberi pelatihan seremonial. Nelayan membutuhkan fasilitas pendukung, tetapi yang datang justru kegiatan simbolik. Ketika kebijakan tidak lahir dari pemahaman lapangan, program akhirnya berubah menjadi formalitas.
