PERSPEKTIFNUSANTARA.COM-Maumere- Momentum Hari Buruh 2026 menjadi pengingat penting bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap kesejahteraan pekerja. Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh buruh, seraya mengajak pemerintah dan pelaku usaha menjadikan tema tahun ini, “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, sebagai arah nyata dalam merumuskan kebijakan.
Dalam pernyataannya, ia tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga ajakan terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Sikka untuk bersama-sama membenahi berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi pekerja. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah memperkuat peran, tidak hanya sebagai penengah dalam sengketa ketenagakerjaan, tetapi sebagai pihak yang memastikan sejak awal bahwa setiap pekerja memperoleh haknya secara layak.
“Momentum ini harus kita gunakan untuk berbenah. Pemerintah perlu hadir lebih awal, memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja sebelum masalah muncul,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah rencana pemberian gaji kepada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut hanya sebesar Rp600 ribu per bulan. Ia mengajak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut secara komprehensif, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kontribusi para tenaga kerja terhadap pelayanan publik.
Baca juga: Ujian Praktik Seni Budaya SMPK Darma Bakti Santo Paulus Oelolok Berlangsung Lancar
Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap martabat pekerja. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan kajian mendalam dan menghadirkan solusi yang lebih adil dan manusiawi.
Selain PPPK, perhatian juga diarahkan pada nasib guru-guru honorer yang hingga kini masih menerima penghasilan rendah. Ia mengajak pemerintah untuk melihat persoalan ini sebagai prioritas bersama, mengingat peran strategis tenaga pendidik dalam membangun masa depan daerah.
“Kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan adalah fondasi. Maka sudah seharusnya para guru, termasuk yang honorer, mendapatkan perhatian yang lebih serius,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki kesempatan untuk menjadi contoh dalam penerapan standar ketenagakerjaan yang adil. Dengan memperlakukan pegawai secara layak, pemerintah dapat membangun kepercayaan sekaligus menjadi rujukan bagi sektor swasta.
Baca juga: Perkuat Ekspor dan Ekonomi Lokal, Pandu Digital Komdigi Sasar Pelaku Usaha dan Perempuan di Sikka
“Ini bukan soal menyalahkan, tetapi soal memberi contoh. Ketika pemerintah mampu menata internalnya dengan baik, maka sektor lain akan lebih mudah mengikuti,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia juga mengajak pemerintah untuk menata kebijakan ekonomi rakyat dengan pendekatan yang lebih bijaksana. Penertiban pasar, misalnya, perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai agar tidak membebani masyarakat kecil.
