Dalam konteks ini, Petrus Tan menyebut adanya pengosongan argumen moral dari politik yang membuat diskursus publik dalam beberapa dekade terakhir semakin dangkal. Ruang publik kemudian dipenuhi talk show, chat show, isu-isu sensasional, dan infotainment. Politik tidak lagi menjadi ruang untuk mempertanyakan apa yang benar, adil, dan baik bagi kehidupan bersama, tetapi berubah menjadi tontonan yang mengejar perhatian publik. Karena itu, Tan menggunakan istilah “politeimen”, yakni politik yang dikemas dalam bentuk entertainment. Para aktor politik akhirnya dapat lebih sibuk membangun popularitas dan citra daripada membawa masyarakat masuk ke dalam perdebatan etis mengenai kehidupan bersama.
Pada titik ini, persoalan demokrasi bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya kebebasan untuk berbicara, tetapi juga pada kualitas pembicaraan itu sendiri. Demokrasi dapat menjadi sangat ramai oleh suara, tetapi belum tentu kaya akan deliberasi. Banyak orang dapat berbicara, tetapi belum tentu semua kepentingan didengar. Banyak kelompok dapat mengatasnamakan rakyat, tetapi belum tentu kepentingan rakyat sungguh menjadi dasar dari tuntutan mereka. Karena itu, demokrasi tidak dapat hanya diukur berdasarkan banyaknya suara atau besarnya dukungan mayoritas. Ia juga membutuhkan deliberasi, argumentasi rasional, pertimbangan moral, dan pencarian kebaikan bersama.
Vox Populi: Suara Rakyat atau Suara Mayoritas?
Persoalan “suara rakyat” perlu dibedakan dari sekadar “suara mayoritas”. Secara kuantitatif, demokrasi membutuhkan mekanisme mayoritas untuk mengambil keputusan. Namun, suara mayoritas terebut tidak secara otomatis benar dan adil. Mayoritas mungkin memberikan legitimasi politik dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak otomatis memberikan legitimasi moral.
Ungkapan vox populi, vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan), perlu diperiksa kembali. Demokrasi memang berakar pada rakyat, tetapi suara mayoritas tidak dengan sendirinya identik dengan kebenaran dan keadilan. Joseph Ratzinger mengingatkan bahwa mayoritas dapat saja menghasilkan keputusan yang secara moral keliru. Sebab, dukungan massa tidak selalu menjadi jaminan bahwa suatu keputusan politik benar. Karena itu, suara mayoritas tetap perlu diuji melalui prinsip-prinsip moral yang menghormati martabat manusia dan kebaikan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengalaman sejarah ketika suatu kekuasaan memperoleh dukungan massa, tetapi justru menghasilkan ketidakadilan dan kekerasan.
Hal ini dapat kita temukan dalam kisah Yesus di hadapan Pilatus. Di hadapan orang banyak, suara mayoritas menghendaki Yesus disalibkan. Pilatus kemudian menyerahkan keputusan tersebut kepada tekanan massa. Namun, banyaknya suara tidak menjadikan keputusan tersebut benar. Demikian pula dengan Socrates, yang dihukum melalui keputusan politik masyarakat Athena karena mempertahankan pencarian akan kebenaran melalui akal budi. Kedua kisah tersebut memperlihatkan bahwa kebenaran tidak selalu berada di pihak mayoritas dan mayoritas tidak selalu identik dengan keadilan. Justru karena itu, demokrasi membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan suara yang berbeda, termasuk suara kelompok yang tidak dominan.
Polemik Geotermal di Poco Leok: Menguji Makna Suara Rakyat
