Persoalan tersebut tidak hanya terjadi dalam level nasional. Ia juga merampat dalam berbagai konflik pembangunan di tingkat lokal. Hal ini terjadi ketika pihak-pihak yang berbeda sama-sama mengklaim kepentingan rakyat. Misalnya, dalam polemik pembangunan geotermal di Poco Leok, Manggarai.
Dalam konflik tersebut terdapat kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak pembangunan geotermal. Dari pihak pro, melihat geotermal sebagai bagian dari kebutuhan energi, pembangunan daerah, dan kepentingan ekonomi. Pada saat yang sama, dari pihak kontra, mempertanyakan konsekuensi terhadap lingkungan, ruang hidup, basis subsistenis, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kedua premis tersebut menunjukkan bahwa “kepentingan rakyat” tidak selalu dipahami secara bersama.
Karena itu, polemik geotermal di Poco Leok tidak dapat dipahami siapa yang benar dan salah. Namun, polemik ini harus dilihat sebagai ruang untuk menguji bagaimana demokrasi memperlakukan perbedaan kepentingan. Ketika kelompok pro dan kontra sama-sama berbicara atas nama rakyat, klaim tersebut tidak dapat diterima hanya berdasarkan jumlah massa, kekuatan politik, atau besarnya perhatian publik. Klaim tersebut harus diuji melalui proses yang memungkinkan setiap pihak menyampaikan alasan, mendengarkan keberatan pihak lain, dan mempertimbangkan konsekuensi keputusan secara terbuka. Maka, kedua kelompok ini tidak boleh imun terhadap falsifikasi (siap disalahkan) berdasarkan keputusan yang ada.
Di sinilah pertanyaan “rakyat yang mana?” menjadi penting. Rakyat bukanlah subjek yang sepenuhnya homogen. Di dalamnya terdapat kepentingan, pengalaman, dan posisi yang berbeda. Karena itu, mengklaim satu posisi mewakili seluruh rakyat berisiko menghilangkan keberagaman suara yang justru menjadi kenyataan dalam masyarakat demokratis.
Persoalan representasi kemudian bukan hanya “siapa yang berbicara?”, tetapi juga “siapa yang didengar?” dan “siapa yang menanggung akibat dari keputusan?”. Pertanyaan tersebut penting karena suatu keputusan politik dapat memberikan manfaat kepada sebagian pihak, tetapi pada saat yang sama, menimbulkan risiko atau beban bagi pihak lainnya. Dengan demikian, demokrasi yang sehat tidak hanya memperhatikan suara yang paling kuat, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang berkepentingan, dan terdampak memiliki kesempatan yang layak untuk menyampaikan alasan dan kepentingannya.
Karena itu, persoalan demokrasi dalam konflik geotermal di Poco Leok tidak cukup dipahami sebagai pertarungan antara kelompok pro dan kontra atau sekadar persoalan siapa yang memperoleh dukungan mayoritas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah proses pengambilan keputusan telah membuka ruang deliberasi yang adil; apakah suara masyarakat yang terdampak sungguh didengar; serta apakah kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan keadilan, martabat manusia, serta kebaikan bersama.
Mendefinisikan Ulang Vox Populi
