PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, Jakarta – Ketua Umum Wawasan Hukum Nusantara (WHN), Capt. Arqam Bakri, bersama Ketua DPD WHN Jakarta Utara Joko, Ketua DPD WHN Jakarta Timur Ade Wibowo, dan Ketua DPD WHN Sikka Arnoldus Aliando Bewat, menyambangi Istana Negara untuk menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap kinerja Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, WHN menyampaikan enam poin utama yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pembangunan dan penegakan hukum di wilayah Indonesia Timur.
Poin pertama yang disampaikan adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjangkau secara optimal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Baca juga: OMK Emaus Nita Berbincang Hangat Bersama Ketua Komisi Kepemudaan Regio Bali Nusra
Selain itu, WHN juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap akses pendidikan di NTT yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti minimnya sarana dan prasarana pendukung, mulai dari perpustakaan, komputer, buku, hingga jaringan internet.
WHN juga mendesak pemerintah untuk memberantas aktivitas tambang ilegal yang masih marak terjadi di Indonesia Timur, khususnya di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Di bidang penegakan hukum, organisasi tersebut menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. WHN meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan tidak berpihak kepada pelaku, dengan mencontohkan penanganan kasus Ade Noni di Kabupaten Sikka serta kasus dr. Icha di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Selain itu, WHN mendesak Presiden Prabowo untuk terus mendorong Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik korupsi Indonesia terutama terkait Raja Juli dan pengelolaan dana desa yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat selama satu dekade terakhir.
