PERSPEKTIFNUSANTARA.COM – Tanggal 21 April, halaman sekolah di Maumere rapi sejak subuh. Anak-anak mengenakan kebaya dan kain tenun, guru-guru memasang foto Kartini di grup WhatsApp. Upacara berjalan tertib, kepala sekolah menyampaikan pidato tentang emansipasi. Setelah itu, acara selesai, tumpeng dipotong, dan semua kembali pulang.
Namun keesokan harinya, kehidupan berjalan seperti biasa bagi para guru honorer. Bu Regina, misalnya, kembali bangun pukul lima pagi dan berjalan kaki sekitar dua jam dari rumah menuju SDN Egon.
Sepatunya masih jebol, sementara honor bulan ini belum juga cair dan itu sudah berlangsung tiga bulan.
Baca juga: PDI perjuangan Gembleng Kader di Sikka, Politik Bukan sekedar Kekuasaan,Tapi Urusan Rakyat
Di Jepara tahun 1901, Kartini juga bangun pagi, bukan untuk upacara, tetapi untuk menulis. Ia memahami bahwa perubahan tidak lahir dari seremoni, melainkan dari kebiasaan kecil yang terus dilakukan: membaca, menulis, dan berpikir.
Dari sanalah gagasan tentang pendidikan dan kebebasan perempuan tumbuh, yang kini menjadi warisan penting bangsa.
Seratus dua puluh lima tahun kemudian, gagasan itu hidup di Sikka, tetapi dalam kondisi yang rapuh. Dari 412 SD, tercatat 95 sekolah tidak memiliki guru PNS.
Proses belajar sepenuhnya ditopang oleh ratusan guru honorer dengan penghasilan sekitar 450 ribu hingga 700 ribu rupiah per bulan, yang sering dibayarkan terlambat. Padahal UMP NTT 2026 telah mencapai 2,2 juta rupiah.
