PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, Pembangunan yang adil seharusnya tidak mengenal batas wilayah, status administratif, maupun letak geografis. Setiap masyarakat, baik yang tinggal di pusat desa maupun di wilayah pelosok, memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas dasar. Namun, kenyataan yang terjadi di wilayah Desa Persiapan Pemekaran Beka Lando, Kecamatan Kota Komba Utara,Kab Manggarai Timur, justru menghadirkan sebuah pertanyaan besar tentang sejauh mana pemerataan pembangunan benar-benar diwujudkan.
Sebagai mahasiswa yang berasal dari Dusun Nonggu, saya merasa perlu menyuarakan persoalan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat, yakni belum tersedianya akses jaringan listrik PLN di wilayah Desa Beka Lando. Persoalan ini bukan sekadar tentang gelap dan terangnya sebuah rumah, melainkan menyangkut keadilan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Perlu diketahui bahwa Dusun Nonggu, Watu Rajong, dan Kese merupakan wilayah yang dimekarkan dari desa induk, yaitu Desa Rana Mbata, kemudian diberikan nama administratif Desa Beka Lando. Wilayah ini dihuni oleh lebih dari 300 kepala keluarga. Di dalamnya juga terdapat berbagai fasilitas umum, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), gereja, dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Artinya, Beka Lando bukanlah wilayah tanpa kehidupan sosial dan aktivitas masyarakat. Di sana terdapat keluarga, anak-anak yang menempuh pendidikan, tenaga pendidik, kegiatan keagamaan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang harus didukung oleh infrastruktur memadai.
Ironisnya, Desa Induk Rana Mbata saat ini telah mendapatkan akses jaringan listrik PLN, sementara wilayah pemekarannya, Desa Beka Lando, yang mencakup Dusun Nonggu, Watu Rajong, dan Kese, belum menikmati fasilitas yang sama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang patut dijawab oleh pemerintah dan pihak terkait: mengapa pembangunan jaringan listrik belum menjangkau wilayah pemekaran tersebut? Apakah karena statusnya sebagai desa pemekaran, jarak geografis, keterbatasan anggaran, atau karena belum adanya prioritas pembangunan? Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tuntutan agar ada kejelasan dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.
Saya ingin menegaskan bahwa apa yang kami suarakan bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai generasi muda terhadap kondisi kampung halaman. Kami tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya mengharapkan perhatian, kepedulian, dan tindakan nyata agar masyarakat Dusun Nonggu dapat menikmati fasilitas listrik yang layak.
Pemerataan Listrik adalah Hak dan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Bukan Sekadar Harapan, apalagi Kemewahan.
Baca juga: Menggugat Iman dalam Lagu 'Tuhan Sebut Sia-sia'
Kita perlu memahami bahwa listrik memiliki hubungan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat. Bagaimana anak-anak dapat belajar dengan nyaman pada malam hari jika penerangan masih terbatas? Bagaimana kegiatan belajar mengajar di PAUD, SD, dan SMP dapat berkembang mengikuti kemajuan teknologi apabila dukungan energi listrik belum memadai? Bagaimana pelayanan kesehatan di Pustu dapat berjalan secara optimal apabila fasilitas listrik belum tersedia? Bahkan, aktivitas ekonomi masyarakat yang seharusnya dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi juga ikut mengalami keterbatasan.