Mengawal Konstitusi, Julie Sutrisno Laiskodat Gelar Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Sikka

Ketua DPD NasDem Sikka Ofridus Krispinianus, mengapresiasi diselenggarakannya Sarasehan Kebangsaan MPR RI, yang bersentuhan dengan sendi kehidupan masyarakat.

PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, MAUMERE – Anggota MPR RI Fraksi NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat (JSL) gelar Sarasehan Kebangsaan MPR RI memperkuat kebhinekaan di tengah keragaman dan peran konstitusi dalam bernegara, di Maumere Kabupaten Sikka, Sabtu (21/11/2026).

MPR RI sebagai pengawal konstitusi, rumah besar kebangsaan dan penjaga kedaulatan bangsa terus diperkuat melalui sosialisasi agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi MPR RI.

Sarasehan menghadirkan narasumber Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa, Micael Josviranto, S Fil, M.Hum.

Baca juga: Sekjen PB IPSI: Musprov Bukan Sekadar Pilih Ketua, Konsolidasi dan Silaturahmi Kunci Kemajuan Pencak Silat NTT

Dalam paparan sarasehan itu, Micael Josviranto menegaskan keberadaan Pancasila, UUD Negara RI harus menjadi penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karena itu, MPR RI diberi tangung jawab untuk mengawal, agar Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, tidak hanya untuk dihafal, tetapi harus dimaknai sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Josviranto.

“Inilah peran penting MPR RI dalam memastikan, agar kita dalam kehidupan bernegara tidak keluar dari konstitusi,” tambahnya.

Baca juga: Operasi SAR Korban Tenggelam Saat Memanah Ikan di Perairan Wailiti Resmi Ditutup, Korban Ditemukan Meninggal Dunia

Ia berharap, informasi terkait peran, fungsi dan kewenangan MPR RI itu tidak hanya sebatas menghadiri sosialisasi, tetapi setiap peserta sarasehan harus menjadi corong untuk menyebar luaskan agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi MPR RI.

Halaman: 12

CATATAN REDAKSI:

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel dan/atau berita di atas, dapat mengajukan sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami. Koreksi tersebut dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita Terkait

Berita Terbaru