Dalam konteks ini, ketiadaan jaringan listrik bukan hanya persoalan rumah tangga, melainkan persoalan pembangunan manusia. Ketika suatu wilayah belum memperoleh akses listrik, masyarakat di wilayah tersebut berpotensi mengalami ketertinggalan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, informasi, pelayanan, dan pengembangan ekonomi.
Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjalankan Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029 untuk memperluas akses listrik hingga wilayah yang belum terjangkau. Program tersebut menargetkan elektrifikasi 5.758 desa dan penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa persoalan akses listrik di wilayah pedesaan telah menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional.
Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 2, menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Pasal 4 ayat (3) juga mengatur penyediaan dana untuk pembangunan sarana listrik di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan. Dengan demikian, perluasan akses listrik di Beka Lando layak diperjuangkan melalui mekanisme dan program pemerintah yang tersedia.
Jangan Sampai Status Desa Pemekaran Menjadi Alasan Ketertinggalan
Menurut saya, salah satu hal yang harus menjadi perhatian serius adalah bagaimana pemerintah melihat keberadaan Desa Beka Lando sebagai wilayah pemekaran dari Desa Rana Mbata. Pemekaran wilayah pada dasarnya diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila setelah pemekaran masyarakat justru masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar seperti listrik, maka tujuan pemerataan pembangunan tersebut perlu kembali dipertanyakan.
Jangan sampai pemekaran hanya menghadirkan perubahan nama dan struktur administrasi, tetapi belum diikuti dengan pemerataan pembangunan infrastruktur. Desa Beka Lando memiliki lebih dari 300 kepala keluarga dan fasilitas pelayanan masyarakat. Karena itu, kebutuhan jaringan listrik seharusnya menjadi salah satu agenda penting dalam perencanaan pembangunan desa dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta PLN.
Kita tidak sedang membandingkan untuk menjatuhkan Desa Rana Mbata sebagai desa induk. Sebaliknya, keberadaan jaringan PLN di desa induk seharusnya dapat menjadi salah satu titik awal untuk memperjuangkan perluasan jaringan menuju wilayah pemekaran, sepanjang memungkinkan secara teknis dan ekonomis.