Ironi Pembangunan di Beka Lando: 300 Lebih KK Masih Menanti Terangnya Listrik PLN

Perlu diketahui bahwa Dusun Nonggu, Watu Rajong, dan Kese merupakan wilayah yang dimekarkan dari desa induk, yaitu Desa Rana Mbata, kemudian diberikan nama administratif Desa Beka Lando. Wilayah ini dihuni oleh lebih dari 300 kepala keluarga. Di dalamnya juga terdapat berbagai fasilitas umum, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), gereja, dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Artinya, Beka Lando bukanlah wilayah tanpa kehidupan sosial dan aktivitas masyarakat. Di sana terdapat keluarga, anak-anak yang menempuh pendidikan, tenaga pendidik, kegiatan keagamaan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang harus didukung oleh infrastruktur memadai.

5. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai status usulan, kendala teknis, kebutuhan anggaran, dan target realisasi pembangunan jaringan listrik.

Kami Juga Berhak Menikmati Terang

Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat Dusun Nonggu, Watu Rajong, dan Kese tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menginginkan hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan.

Kami memiliki anak-anak yang bersekolah, keluarga yang membutuhkan penerangan, fasilitas pendidikan yang perlu berkembang, gereja sebagai tempat kegiatan keagamaan, serta Pustu yang membutuhkan dukungan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan.

Sebagai mahasiswa, saya tidak ingin hanya menjadi penonton ketika kampung halaman sendiri masih berhadapan dengan persoalan kebutuhan dasar. Pendidikan yang saya peroleh seharusnya menjadi bekal untuk berpikir kritis, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sebab, pembangunan tidak boleh berhenti di batas desa induk. Keadilan tidak boleh hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan pusat pemerintahan. Dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi cerita bagi mereka yang telah menikmati fasilitas pembangunan.

Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait:

Halaman: 12345

CATATAN REDAKSI:

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel dan/atau berita di atas, dapat mengajukan sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami. Koreksi tersebut dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita Terkait

Berita Terbaru