Bagi ketiga perempuan tersebut, kesempatan mengikuti konferensi nasional menjadi pengalaman berharga sekaligus momentum untuk memperjuangkan isu-isu yang selama ini mereka hadapi di daerah. Mereka diharapkan dapat berbagi praktik baik, membangun solidaritas dengan peserta dari berbagai daerah, serta membawa pulang gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan di Kabupaten Sikka.
Rencananya, para peserta akan dilepas secara resmi oleh Camat Mapitara pada 6 Juni 2026 sebelum bertolak dari Bandara Frans Seda Maumere menuju lokasi konferensi.
Konferensi Penyandang Disabilitas Perempuan Adat di Makassar–Toraja sendiri akan mempertemukan perwakilan perempuan disabilitas adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Forum tersebut menjadi wadah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terkait akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, partisipasi dalam musyawarah desa, serta penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
FPADM menilai hasil konferensi nantinya akan menjadi modal penting untuk memperkuat gerakan inklusi sosial di Kecamatan Mapitara dan Kabupaten Sikka secara umum. Sejumlah agenda yang akan didorong setelah konferensi antara lain pemutakhiran data penyandang disabilitas, peningkatan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa, serta penguatan mekanisme perlindungan berbasis kearifan lokal.
Andreas Akiles menambahkan bahwa semangat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya organisasi masyarakat sipil, tetapi juga pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah kabupaten.
“Kami berharap kehadiran delegasi Mapitara di forum nasional ini menjadi langkah awal yang lebih besar. Inklusi bukan hanya slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata sehingga setiap warga, termasuk perempuan disabilitas adat, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.
Melalui keberangkatan tiga perempuan disabilitas adat tersebut, Mapitara menunjukkan bahwa dari wilayah pegunungan di lereng Gunung Egon pun dapat lahir suara-suara perubahan yang memperjuangkan kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
