PERSPEKTIFNUSANTARA.COM – Di dalam filsafat politik klasik, kekuasaan selalu dipahami sebagai amanah bukan sekadar hak melainkan beban moral untuk mengurus kepentingan bersama.
Namun, bagaimana jika seandainya seorang pemimpin justru merangkap sebagai pengelola bisnis “makan gratis”?
Sebuah ironi lahir: apakah yang kenyang itu saya (rakyat) atau justru perut kekuasaan itu sendiri?
Baca juga: Pemimpin Seremonial dan Konten Kreator: Antara Panggung Citra dan Tanggung Jawab Etis
Dalam tradisi Thomas Aquinas, tujuan utama kekuasaan adalah bonum commune atau kebaikan bersama.
Pemimpin tidak boleh menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri atau kelompoknya.
Ketika seorang pemimpin mengurus bisnis makan gratis, terlebih jika berkaitan dengan kebijakan publik maka terjadi pergeseran orientasi: dari pelayanan menjadi perhitungan.
Baca juga: Dari Kelahiran Biologis ke Kelahiran Sosial: Pendidikan sebagai Jalan Menjadi Manusia
Program yang seharusnya menjawab kebutuhan rakyat bisa berubah menjadi instrumen pencitraan atau bahkan ladang keuntungan terselubung.
