Perut Kekuasaan vs Perut Rakyat
Secara metaforis, “perut” dalam konteks ini bukan hanya soal lapar dan kenyang tetapi juga simbol keserakahan dan kebutuhan.
Jika pemimpin menggunakan kekuasaan untuk memperluas bisnisnya, maka “perut kekuasaan” yang kenyang.
Jika kebijakan dijalankan secara adil, transparan dan bebas konflik kepentingan, maka “perut rakyat” yang kenyang.
Namun sejarah menunjukkan, ketika dua perut ini disatukan dalam satu tubuh kekuasaan tanpa kontrol yang terjadi bukan keseimbangan melainkan ketimpangan.
Jalan Etis: Memisahkan Kuasa dan Kepentingan
Solusi filosofis dan hukum sebenarnya jelas: pemisahan antara kekuasaan publik dan kepentingan privat.
Prinsip ini sejalan dengan gagasan rule of law yang menempatkan hukum di atas kepentingan individu.
Pemimpin ideal adalah mereka yang, meminjam istilah Plato, mampu keluar dari “gua kepentingan pribadi” dan melihat realitas secara jernih demi keadilan bersama.
