Bongkar Pasang Kebijakan Pusat: Dari Pemotongan TKD hingga Krisis Kepercayaan
Kritik paling tajam dilontarkan oleh Pendiri dan Penasihat Nalar Institute sekaligus Sekjen Konferensi Republik, Yanuar Nugroho. Dalam pemaparannya, Yanuar menyoroti bagaimana arus resentralisasi kelembagaan dan anggaran kini kian menekan daerah.
Ia membeberkan fakta mengenai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa, yang berdampak langsung pada kelumpuhan infrastruktur dasar di berbagai wilayah, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tata Kelola dan Akuntabilitas yang Absen: Yanuar mengambil studi kasus program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan tanpa regulasi yang matang serta minimnya pengawasan institusional sejak awal implementasinya.
Gelombang Protes dan Krisis Ekonomi: Ia mencatat adanya 8 gelombang protes besar sepanjang dua tahun terakhir sebagai respons atas menyempitnya ruang sipil dan lambatnya penanganan kemanusiaan serta ekologi (seperti krisis kabut asap).
Negara di Dalam Masyarakat: Yanuar menutup paparannya dengan sebuah tawaran cara pandang baru: bahwa negara seharusnya berada di dalam masyarakat, di mana pemerintah bukanlah penguasa mutlak, melainkan sekadar “pengurus” yang mandatnya dititipkan oleh kedaulatan rakyat.
Menempatkan NTT Kembali sebagai Subjek, Bukan Objek
