Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardhani menyoroti bagaimana pemerintah pusat saat ini berupaya menarik kembali kekuasaan lewat tiga jalur utama: jalur uang (lewat pemangkasan anggaran daerah), jalur aparat (lewat pendirian Batalyon Teritorial Pembangunan di NTT yang dinilai sebagai bentuk welfare militarism), hingga jalur suara (wacana Pilkada lewat DPRD).
Jaleswari mengingatkan kembali sejarah emas tahun 1965, di mana masyarakat Flores melalui jaringan koperasi dan Partai Katolik di Ende hingga Maumere menjadi motor penggerak lahirnya koran Kompas. Ia menegaskan bahwa “pinggiran” pernah dan harus selalu menjadi fondasi ruang publik nasional.
Sebagai penutup, ia menitipkan tugas bagi sivitas akademika Universitas Nusa Nipa, yakni mendokumentasikan apa yang sengaja dilewatkan oleh negara, mulai dari korban pascabencana hingga intimidasi di lapangan, menolak melupakan luka lama agar kesalahan tata kelola tidak terus berulang, mengajukan pertanyaan kritis dan berani menarik dukungan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat.
Konferensi Republik di Unipa Maumere ini tidak sekadar menjadi ruang dialog akademis, melainkan sebuah seruan moral kolektif agar republik kembali hadir secara adil, demokratis, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Rangkaian kegiatan side event konferensi republik hari pertama meliputi sesi pembukaan, pemaparan materi utama, diskusi kelompok berdasarkan klaster, sidang pleno, Forum Educational Leaders, serta kegiatan malam bertajuk Welcome to Nusa Nipa Night & Refleksi Budaya.
