PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, NUSA TENGGARA TIMUR, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil langkah terobosan yang tak biasa dalam percepatan penanganan korban bencana alam. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Batalyon 834/WM pada Rabu (26/8/2026), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan strategi darurat yang memobilisasi warung dan toko warga untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi tanpa birokrasi berbelit.
Di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Melki Laka Lena menjelaskan bahwa Pemprov NTT meminta pemilik kios dan toko di seluruh wilayah terdampak untuk menyalurkan barang dagangan mereka terlebih dahulu kepada para pengungsi, dengan jaminan pembayaran penuh oleh pemerintah daerah.
“izin Pak Presiden, memang kemarin setelah saya juga bicara dengan Pak Kepala BNPB, salah satu juga yang kami kemarin gunakan adalah menggunakan instrumen masyarakat. Waktu itu kita bilang pada semua toko, kios, silakan memberikan dukungan bagi masyarakat, nanti provinsi bayar atau pemerintah bayar,” ujar Gubernur NTT dalam rapat penanganan bencana bersama Presiden dan pimpinan lintas sektor.
Baca juga: Presiden Prabowo Tinjau Dampak Bencana di Nagekeo, Bupati Ungkap MBG Berhasil Tekan Angka KDRT
Langkah respons cepat ini diambil agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terlewat dari bantuan dasar akibat terkendala alur distribusi logistik resmi.
Gubernur Melki menyebut strategi ini terbukti efektif menembus wilayah sulit akses seperti Pulau Palue, di mana toko-toko lokal menjadi garda terdepan penyuplai logistik.
“Kita minta semua toko, semua kios membantu, dan syukur kepada Tuhan di beberapa daerah sulit seperti Palue dan beberapa daerah yang sulit itu kemudian juga mereka bantu,” pungkas Melkiades Laka Lena.
Baca juga: Wartawan Sikka Tetap Bertugas Pascagempa, Astra Group Hadir Memberi Dukungan 30 Paket Sembako
Melki juga menyampaikan apresiasi atas kucuran dana siap pakai dari pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar untuk provinsi dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten di Pulau Flores, termasuk alokasi khusus bagi daerah terdampak erupsi berkelanjutan Gunung Lewotobi di Flores Timur.
