Refleksi Lokal: Menatap Nangahale dan Rencana Yon TP di Sikka
Lebih jauh, Adi Manto menilai film “Pesta Babi” harus menjadi pemantik kesadaran bagi masyarakat Kabupaten Sikka, khususnya warga Nangahale yang tengah menghadapi persoalan redistribusi lahan. Ia menyebut ada miskonsepsi besar di tengah masyarakat adat Nangahale terkait janji kepemilikan tanah.
“Dalam pemahaman masyarakat adat di Nangahale, mereka berpikir tanah itu akan dibagikan dengan mengantongi sertifikat hak milik, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sistem yang dipakai adalah Bank Tanah, di mana masyarakat tidak mempunyai hak milik. Artinya mereka hanya pinjam pakai sementara, bukan milik mereka. Itu yang konyol,” tegas Adi.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman deforestasi dan hilangnya ruang hidup bukan hanya cerita di Papua lewat proyek food estate atau bio-diesel, melainkan sudah di depan mata masyarakat Sikka dengan rencana pembukaan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP).
“Pembukaan Yon TP lahannya besar, hitung saja kalau pembukaan lahan misal 3 hektar, sudah berapa banyak kebun yang harus ditutup, berapa banyak petani yang akan kehilangan mata pencahariannya? Kita bukannya mau menolak pembangunan, tetapi pembangunan itu juga harus memikirkan dampak imbasnya. Aspek manusianya sendiri tidak bisa kita kesampingkan,” cetusnya seraya menyayangkan absennya perwakilan pemerintah dalam diskusi tersebut.
Maumere Lebih Maju dan Merdeka dalam Berpikir
Apresiasi tinggi terhadap ruang diskusi ini datang dari akademisi Hukum Universitas Nusa Nipa (Unipa), Robertus Dicky Armando.
Bertindak sebagai pemantik diskusi, Dicky memuji iklim akademis dan kebebasan berekspresi di Maumere yang dinilainya jauh lebih sehat dan maju ketimbang daerah lain.
Dicky sempat membagikan cerita kurang sedap dari almamaternya di Bali yang sempat mendapatkan intimidasi aparat saat hendak memutar film yang sama.
