PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, Jakarta — Pendidikan gratis kembali menjadi agenda yang didorong Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Melalui konsolidasi nasional, Eksekutif Nasional LMND tidak hanya menyatakan dukungan terhadap kebijakan pendidikan gratis, tetapi juga melontarkan empat desakan kepada pemerintah, mulai dari evaluasi regulasi pendidikan hingga audit dan realokasi anggaran pendidikan.
Konsolidasi bertajuk “RUU Sisdiknas & Kebijakan Pendidikan Tinggi Negeri Gratis” digelar secara daring, Senin (28/9/2026), dan diikuti jajaran struktur LMND dari berbagai daerah di Indonesia.
Forum tersebut menghadirkan Gede Sandra sebagai narasumber utama. Ketua Umum EN LMND Muh. Isnain Mukadar turut menyampaikan sikap organisasi mengenai arah perjuangan pendidikan gratis.
Baca juga: Diduga Gadaikan Mobil BUMDes, Kantor Desa Reroroja Disegel Hingga Kades Didesak Tebus Agunan
Bagi LMND, momentum pembahasan kebijakan pendidikan nasional harus menjadi kesempatan untuk mendorong perubahan yang lebih mendasar. Pendidikan, menurut organisasi tersebut, tidak cukup hanya dibicarakan dari sisi biaya kuliah, tetapi juga harus menyentuh kualitas, pemerataan, kesejahteraan tenaga pendidik, fasilitas, serta akses pendidikan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Rp180 Triliun untuk Pendidikan Tinggi Gratis
Dalam diskusi tersebut, Gede Sandra memaparkan hasil riset dan perhitungannya mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis.
Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk pendidikan tinggi gratis yang mencakup perguruan tinggi negeri dan swasta berada di kisaran Rp180 triliun. Sementara kebutuhan untuk pendidikan tinggi gratis pada perguruan tinggi negeri diperkirakan sekitar Rp90 triliun.
