Pergeseran Regulasi: Dari Perimbangan Menjadi Hubungan
Pengetatan anggaran tersebut diresmikan melalui pergeseran payung hukum, yaitu pergantian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Perubahan judul ini, menurut Jilal, bukan sekadar urusan semantik, melainkan mencerminkan perubahan filosofi yang tidak lagi memprioritaskan prinsip pemerataan. Jilal menyoroti dua dampak fatal dari berlakunya regulasi baru ini:
Penghapusan Alokasi Minimal 26% DAU: Pada UU lama, negara wajib mengalokasikan minimal 26% dari pendapatannya untuk Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah. Dalam UU No. 1 Tahun 2022, angka pasti 26% tersebut dinolkan (dihapus). Akibatnya, pemerintah pusat memiliki keleluasaan penuh menentukan berapa pun angka transfer tanpa ada kewajiban hukum yang mengikat.
Skema Opsen Pajak yang Mengganggu Keuangan Provinsi: Pusat memberlakukan skema pemisahan langsung (opsen) pada pajak kendaraan bermotor dari Samsat ke kabupaten/kota. Meski membantu likuiditas kabupaten/kota, skema ini mengganggu arus kas (cash flow) pemerintah provinsi. Ironisnya, skema opsen semacam ini tidak diterapkan oleh pusat pada mekanisme bagi hasil sektor vital seperti mineral dan batu bara yang dikuasai pusat.
Menutup pemaparannya, Jilal mengajak kalangan akademisi dan mahasiswa untuk tidak tinggal diam melihat ketimpangan kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya sikap kritis dan keberanian menuntut hak-hak publik agar daerah tidak terus-menerus dirugikan oleh keputusan sepihak pemerintah pusat.