“Republik bukan sekadar warisan sejarah yang harus dipertahankan, melainkan sebuah cita-cita bersama yang harus terus diperjuangkan. Republik akan tetap hidup selama rakyat memiliki kedaulatan, hukum membatasi kekuasaan, pengetahuan membimbing kebijakan, dan keadilan menjadi orientasi kehidupan bersama,” tegasnya di hadapan ribuan peserta.
Bedah Kritis Kebijakan: Yanuar Nugroho Soroti Pemotongan TKD hingga Krisis Kepercayaan
Sesi berikutnya menghadirkan pemaparan tajam dari Yanuar Nugroho. Mantan pejabat eselon 1 yang kini aktif sebagai pengamat kebijakan publik ini membedah berbagai persoalan struktural, mulai dari fiskal, tata kelola program, hingga krisis ekologi dan demokrasi.
1. Resentralisasi Anggaran dan Dampaknya ke Daerah
Yanuar menyoroti pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai terjadi sebelum program berjalan, sehingga memicu ketergantungan daerah yang semakin tinggi kepada pusat. Pemangkasan terbesar justru menyasar hak daerah, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa.
“Jadi yang terjadi adalah uang itu berpindah dari daerah ke program unggulan pusat. Dampaknya, Anda lihat, pajak daerah akan naik, gaji pegawai terancam, dan infrastruktur barangkali tidak akan terpelihara,” ungkap Yanuar.
Ia mencontohkan kondisi di Pulau Rote, di mana kepala daerah terpaksa harus fokus memikirkan gaji pegawai karena anggaran infrastruktur dan layanan dasar sangat terbatas.
