PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, Makasar, 30 Juni 2026 – Di tengah gencarnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas pemerintah, kenyataan berbeda masih dirasakan oleh para siswa SDN 305 Langkidi, Desa Pangi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Hingga lebih dari satu tahun sejak program mulai dijalankan, para siswa di sekolah tersebut mengaku belum pernah menerima manfaat Program MBG.
Temuan itu disampaikan Ketua Umum Wawasan Hukum Nusantara (WHN), Capt. Arqam Bakri, S.E., M.Mar., M.BA., setelah melakukan peninjauan langsung ke SDN 305 Langkidi. Menurutnya, informasi tersebut diperoleh dari masyarakat dan diperkuat melalui keterangan para siswa di lokasi.
Capt. Arqam menilai kondisi tersebut menjadi ironi, mengingat Kabupaten Luwu dikenal sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor pertanian hingga pertambangan, serta sebagai salah satu daerah yang banyak melahirkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pelaut yang berkontribusi terhadap devisa negara.
“Jangan abaikan hak anak-anak sekolah dari tanah Luwu. Orang tua mereka adalah pejuang devisa yang selama ini ikut menopang perekonomian Indonesia. Program MBG harus dirasakan secara adil oleh seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali,” tegas Arqam.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG agar tidak terjadi kesenjangan dalam penyaluran. Menurutnya, prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam menentukan sekolah-sekolah penerima manfaat.
WHN juga meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penetapan sekolah penerima Program MBG di Kabupaten Luwu, sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi dan pelaksanaan program dapat berlangsung secara transparan serta akuntabel.
Dalam waktu dekat, Wawasan Hukum Nusantara akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden untuk meminta perhatian terhadap pemerataan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Luwu. Selain itu, tim pakar hukum WHN akan menyusun kajian hukum sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi implementasi program tersebut.
