Namun, pertanyaannya: apakah ini murni soal keterbatasan anggaran, atau soal prioritas?
Dalam teori kebijakan publik, anggaran adalah cerminan prioritas politik. Jika kesejahteraan tenaga kerja ditempatkan sebagai prioritas utama, maka seharusnya ada realokasi anggaran yang lebih berpihak pada sektor ini.
Kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa ketika PPPK diangkat sebagai ASN, pemerintah daerah harus menanggung beban anggaran yang besar. Misalnya, ada daerah yang harus menambah puluhan miliar rupiah untuk menggaji PPPK . Ini menunjukkan bahwa persoalan ini memang serius, tetapi bukan tidak mungkin diselesaikan.
Dampak Sosial: Lebih dari Sekadar Angka
Gaji rendah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. PPPK yang tidak sejahtera berpotensi mengalami; Penurunan motivasi kerja, Stres ekonomi, dan Kinerja yang tidak optimal
Dalam jangka panjang, masyarakatlah yang akan dirugikan karena kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik ikut menurun.
Selain itu, kondisi ini juga menciptakan ketimpangan sosial baru di dalam tubuh ASN sendiri, antara PNS dan PPPK, maupun antara PPPK di pusat dan daerah.
