MAMA SEBER untuk Siapa? Ratusan KK di Beka Lando Belum Menikmati Listrik PLN

Jika MAMA SEBER adalah visi untuk seluruh Manggarai Timur, maka jangan biarkan ada desa yang tertinggal dalam kegelapan. Terang pembangunan harus menjangkau semua, termasuk Desa Beka Lando.

PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, Visi dan misi kepala daerah bukan sekadar rangkaian kata yang disampaikan ketika masa kampanye atau pidato pelantikan. Visi dan misi merupakan arah kebijakan sekaligus komitmen moral dan politik yang harus diwujudkan melalui program pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, bersama Wakil Bupati Tarsisius Sjukur, mengusung visi Manggarai Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan (MAMA SEBER). Visi tersebut mengandung harapan besar agar pembangunan di Manggarai Timur dapat membawa kemajuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Namun, sebagai mahasiswa yang berasal dari Dusun Nonggu, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kritis: Bagaimana mungkin kita berbicara tentang Manggarai Timur yang maju dan sejahtera apabila masih ada wilayah yang belum menikmati akses listrik PLN?

Baca juga: Menyalakan Nalar di "Nusa Nipa": Konferensi Republik Gaungkan Kritik Tajam Terhadap Sentralisasi dan Krisis Demokrasi

Pemerataan Listrik adalah Hak dan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Bukan Sekadar Harapan, apalagi Kemewahan

Kita perlu memahami bahwa listrik memiliki hubungan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat. Bagaimana anak-anak dapat belajar dengan nyaman pada malam hari jika penerangan masih terbatas? Bagaimana kegiatan belajar mengajar di PAUD, SD, dan SMP dapat berkembang mengikuti kemajuan teknologi apabila dukungan energi listrik belum memadai? Bagaimana pelayanan kesehatan di Pustu dapat berjalan secara optimal apabila fasilitas listrik belum tersedia? Bahkan, aktivitas ekonomi masyarakat yang seharusnya dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi juga ikut mengalami keterbatasan.

Dalam konteks ini, ketiadaan jaringan listrik bukan hanya persoalan rumah tangga, melainkan persoalan pembangunan manusia. Ketika suatu wilayah belum memperoleh akses listrik, masyarakat di wilayah tersebut berpotensi mengalami ketertinggalan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, informasi, pelayanan, dan pengembangan ekonomi.

Baca juga: Menggugat Iman dalam Lagu 'Tuhan Sebut Sia-sia'

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjalankan Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029 untuk memperluas akses listrik hingga wilayah yang belum terjangkau. Program tersebut menargetkan elektrifikasi 5.758 desa dan penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa persoalan akses listrik di wilayah pedesaan telah menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional.

Halaman: 123456

CATATAN REDAKSI:

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel dan/atau berita di atas, dapat mengajukan sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami. Koreksi tersebut dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita Terkait

Berita Terbaru