PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, Larantuka, Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) Kabupaten Flores Timur menggelar diskusi publik bertema “Menakar Kadar Demokrasi Flores Timur: Menguji Demokrasi Melalui Program Big Push Sapi, Huntap Lewotobi, dan Setan Transparansi”, Senin, 15 September 2026 di Pondok Taluk Sandominggo, Larantuka.
Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari Senat Mahasiswa STP Reinha Larantuka dan IKTL Larantuka yang tergabung dalam organisasi internal kampus maupun ekstra kampus ini menghadirkan Krisantus Kenato, Ketua DPC GMNI Flores Timur sebagai pemateri, dan Yeremias Kopong Gawa, Sekretaris Presidium PMKRI Cabang Larantuka sebagai moderator.
Dalam kajian awalnya, Krisantus menegaskan demokrasi di daerah tidak cukup diukur dari pemilu. Demokrasi harus diuji setelah kekuasaan memperoleh mandat: apa yang terjadi dengan suara rakyat ketika pemerintah mulai mengelola anggaran dan menggunakan uang rakyat?
Tiga isu aktual dijadikan cermin yakni:
1. Big Push Sapi sebagai Ujian Transparansi Anggaran
Program strategis Pemkab Flotim 2026 di Wolo Kolo, Desa Lamatutu, dengan pagu Rp7,22 Miliar APBD untuk 700 ekor bibit Sapi Bali termasuk sapi, sarana, sewa lahan 200 ha, tenaga kandang, dan konsultan. Jika dibagi, setara Rp10,31 juta/ekor akumulasi program. Dalam rapat gabungan DPRD Juni 2026, DPRD mempertanyakan kesiapan BUMD, pakan, dan sarana. Akhir Agustus 2026, program berubah menjadi 150 ekor 50 ekor terpusat, 100 ekor dibagi ke 5 kelompok dengan 20 ekor per kelompok. Padahal kontrak 700 ekor sudah diteken 24 Juni 2026. Ini penurunan 78,6%.
Baca juga: Vox Populi, Vox Dei: Perlukah Suara Rakyat Didefinisi Ulang?
2. Huntap Lewotobi sebagai Ujian Partisipasi dan Keberpihakan
Erupsi sejak akhir 2024 berdampak pada 2.310 KK di Ile Bura dan Wulanggitang. Sebanyak 238 KK jalur mandiri dan 2.072 KK skema terpadu. Lokasi Huntap di tiga kawasan Kuhe – Konga, Todo – Lewolaga, dan Walang – Lewolaga seluas 52,98 ha dengan target 244 unit di Kuhe selesai 2026.
