Memang dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan. Pada penilaian Ombudsman 2024, Kabupaten Sikka memperoleh nilai 78,63 dan masuk zona hijau kategori kualitas tinggi. Namun angka itu tidak boleh membuat ASN terlena. Sebab Ombudsman sendiri menegaskan bahwa pelayanan publik adalah proses pembenahan berkelanjutan dan tidak ada daerah yang benar-benar selesai berbenah.
Artinya, zona hijau belum tentu rakyat sudah puas.
Karena ukuran sesungguhnya pelayanan publik bukan hanya dokumen administrasi Ombudsman, tetapi pengalaman harian masyarakat: apakah pasien miskin diperlakukan manusiawi di rumah sakit, apakah petani dipersulit urusan pupuk dan bantuan, apakah guru honorer harus menunggu berbulan-bulan untuk kepastian administrasi, atau apakah warga desa masih harus “titip uang rokok” demi mempercepat urusan.
Di sinilah integritas ASN diuji.
Korupsi birokrasi tidak selalu berupa miliaran rupiah. Kadang ia hadir dalam bentuk kecil namun mematikan: mempersulit pelayanan agar diberi uang, menyalahgunakan kewenangan, bermain proyek, atau menjadikan jabatan sebagai alat balas jasa politik.
Pelantikan hari ini juga harus dibaca sebagai ujian bagi kepemimpinan Juventus Prima Yoris Kago sendiri. Sebagai kepala daerah muda yang membawa semangat reformasi birokrasi, publik tentu berharap ia tidak sekadar melakukan rotasi dan mutasi, tetapi benar-benar membangun budaya kerja baru.
Sebab mutasi tanpa perubahan mental hanyalah perpindahan masalah.
