Tak Minta Bebas Retribusi, Pedagang Pasar Alok Hanya Sanggup Bayar Rp10 Ribu Sehari

Belasan kios di Pasar Alok disegel Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sikka pada Senin (9/11/2026) pagi. Penyegelan dilakukan karena pedagang belum membayar administrasi bulanan pemakaian kios.

PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, MAUMERE — Bagi pedagang kecil, uang Rp10.000 bukan angka yang selalu mudah didapat. Namun, di Pasar Alok, Kabupaten Sikka, angka itu kini menjadi tawaran untuk mencari jalan keluar dari tunggakan retribusi yang berujung penyegelan kios.

Belasan kios di Pasar Alok disegel Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sikka pada Senin (9/11/2026) pagi. Penyegelan dilakukan karena pedagang belum membayar administrasi bulanan pemakaian kios.

Di tengah penertiban itu, pedagang meminta pemerintah mempertimbangkan sistem pembayaran harian. Mereka menilai kewajiban bulanan sebesar Rp300.000 sulit dipenuhi ketika pendapatan dari berjualan tidak menentu.

Baca juga: Agustinus Poa Terpilih Pimpin PA GMNI Sikka 2026–2031: Menyatukan Alumni, Memperkuat Rumah Besar Perjuangan

Tadeus Tara, (73), salah seorang pedagang, mengatakan penyegelan justru mempersempit kesempatan mereka memperoleh penghasilan.

“Kita mengeluh karena pasar ini kalau hanya tutup-segel terus begini susah, karena pemasukan kita juga menurun,” kata Tadeus.

Ia mengusulkan pembayaran Rp10.000 setiap hari sebagai alternatif kewajiban bulanan. Menurut dia, skema tersebut lebih memungkinkan pedagang menyisihkan uang dari hasil penjualan.

Baca juga: Frans Seda Akan Menjadi Pahlawan Nasional, PP PMKRI; Kami Bangga dan Sudah Sepantasnya

“Kalau memang untuk bulanan terlalu berat, misalnya satu bulan Rp300.000, diupayakan per hari Rp10.000 supaya jangan ajar orang utang. Itu kebijakan yang paling mudah,” ujarnya.

Halaman: 123

CATATAN REDAKSI:

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel dan/atau berita di atas, dapat mengajukan sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami. Koreksi tersebut dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita Terkait

Berita Terbaru