PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, MAUMERE — Ribuan mahasiswa, jurnalis, akademisi, hingga tokoh agama memadati Kampus I Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (31/10/2026). Memasuki hari kedua, Konferensi Republik menggelar serangkaian agenda krusial, mulai dari panggung utama, diskusi kelompok paralel, hingga sidang pleno guna merumuskan deklarasi serta rekomendasi kebijakan nasional.
Dalam mimbar akademik tersebut, para pemateri menyoroti arah tata kelola negara di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran yang genap berusia dua tahun. Pemusatan kekuasaan, pemangkasan hak daerah, hingga retorika angka statistik yang dinilai abai terhadap krisis nyata warga menjadi sorotan utama.
Negara Adalah Titipan Rakyat, Bukan Penguasa
Pakar kebijakan publik yang juga mantan Deputi Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho, menegaskan pentingnya mengembalikan makna hakiki dari res publica (urusan publik). Mengutip ensiklik Paus Leo XIV Magnificat Humanitas dan Paus Leo XIII Rerum Novarum, Yanuar mengingatkan bahwa masyarakat lahir jauh sebelum negara ada.
”Negara bukan wadah tempat rakyat dititipkan, negara adalah titipan rakyat. Pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pengurus yang menerima titipan, dan titipan itu bisa ditagih,” ujar Yanuar di hadapan ribuan peserta.
Yanuar menyoroti tiga indikator utama sentralisasi kekuasaan dan pengabaian warga yang dinilainya kian mengkhawatirkan:
Pemangkasan Dana Daerah: Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dipangkas 24,6% menjadi Rp693 triliun, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah anjlok hampir 70%. Dana Desa pun kini dijadikan jaminan kredit koperasi yang dirancang dari pusat.