Asap Ban Mengepul di DPRD Sikka: Aliansi Cipayung Plus Tagih Janji “Maumere Baru” dan Sentil “Jaringan Pusat? 404 Not Found”

Aksi yang dimulai dengan titik kumpul di Lapangan Kota Baru Maumere ini bergerak secara longmarch menuju Kantor DPRD Kabupaten Sikka. Suasana sempat memanas ketika puluhan massa aksi mendesak masuk dan membakar ban di halaman kantor dewan. Kepulan hitam asap ban membakar semangat para mahasiswa yang membawa berbagai atribut kritik, salah satunya poster bertuliskan "Jaringan Pusat??? 404 Not Found", sebuah sindiran telak atas janji-janji kampanye yang dinilai tidak jelas realisasinya.

​2. Solusi Lapangan Kerja & Ekonomi: Membangun industri lokal UMKM dan ekonomi kreatif, menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, menciptakan program penempatan tenaga kerja yang transparan bagi pekerja rentan, serta melakukan evaluasi tahunan terhadap kualitas dan penyerapan tenaga kerja.

​Sebagai bentuk konstruktif, aliansi mahasiswa juga menawarkan solusi terukur kepada pemerintah daerah, termasuk penguatan kelembagaan kelompok tani, koperasi, serta pengalokasian anggaran yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

​Respons Ketua DPRD Sikka: Bedah Mekanisme Kebijakan Publik dan RPJMD

​Menanggapi desakan dan kritikan tajam tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, menyambut baik kedatangan massa aksi dan membuka ruang dialog secara transparan di ruang rapat dewan.

​Stefanus menjelaskan secara mendalam mengenai alur kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, arah pembangunan bersumber dari visi, misi, dan program kerja yang dibawa oleh kepala daerah saat proses pemilu, yang kemudian dilegitimasi secara hukum ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

​”Ketika kandidat kepala daerah maju, dia tidak hanya maju badannya, tetapi membawa ide, gagasan, visi-misi, dan program kerja. Dan ketika dipercaya rakyat, legitimasinya masuk dalam RPJMD,” ujar Stefanus di hadapan massa aksi.

​Menanggapi sorotan mahasiswa bahwa masyarakat saat ini lebih membutuhkan penguatan ekonomi kerakyatan ketimbang pembangunan fisik tertentu seperti rumah atau beasiswa, Stefanus menjelaskan bahwa pemerintah harus memiliki agenda setting (skala prioritas). Kendati demikian, ia mengakui adanya dinamika di tengah jalan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pasca pelantikan kepala daerah.

Halaman: 123

CATATAN REDAKSI:

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel dan/atau berita di atas, dapat mengajukan sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami. Koreksi tersebut dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita Terkait

Berita Terbaru