Oleh karena itu, langkah konstitusional yang ditempuh DPRD bersama pemerintah bukanlah serta-merta melompati aturan, melainkan melakukan perubahan RPJMD agar dapat disesuaikan dengan situasi sosial-ekonomi terkini, yang kemudian diturunkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.
”Ibaratnya rumah ini, kita perbaiki, kita selesaikan dulu bodinya, baru kamar-kamarnya dahulu kita urus. DPRD menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara aktif. Bukan hanya dari dalam, kami juga tiap hari mendengar langsung keluhan rakyat yang datang ke sini,” tutup Stefanus sekaligus menepis anggapan bahwa fungsi pengawasan lembaga legislatif berjalan lemah.
Audiensi ini ditutup dengan kesepakatan agar berbagai catatan kritis dan solusi yang disodorkan aliansi mahasiswa Cipayung Plus Sikka terus dikawal bersama demi perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sikka ke depan.