Arqam Bakri Tegaskan: Pancasila Bukan Alat Politik, Persatuan Bangsa Harga Mati!

Arqam Bakri menegaskan bahwa agama merupakan nilai luhur yang seharusnya menjadi landasan moral dalam membangun kehidupan yang damai, bukan dijadikan instrumen untuk menciptakan perpecahan, mengadu domba masyarakat, ataupun meraih kepentingan politik dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara.

Arqam Bakri juga mengajak seluruh kader WHN untuk kembali menghayati sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dinikmati saat ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi terbebasnya bangsa dari belenggu penjajahan.

Semangat perjuangan 10 November 1945 di Surabaya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 harus senantiasa menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri tegak karena memiliki cita-cita bersama di atas segala perbedaan.

Jangan sampai semangat persatuan yang dahulu diperjuangkan dengan bambu runcing, pengorbanan, dan darah para pejuang justru diruntuhkan oleh pertikaian politik, fanatisme kelompok, serta kepentingan pribadi.

Bangsa ini tidak dibangun untuk menjadi milik satu golongan, satu agama, satu suku, ataupun satu kelompok politik. Indonesia adalah rumah bersama bagi seluruh rakyatnya.

Oleh karena itu, WHN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi toleransi, serta menolak segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara.

MERAH PUTIH ADALAH IDENTITAS KITA, PANCASILA ADALAH MARWAH BANGSA

Dalam penegasannya, Arqam Bakri kembali menyerukan kepada seluruh kader WHN agar tidak terpecah oleh perbedaan pandangan politik maupun kepentingan kelompok. Soliditas organisasi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Halaman: 1234

CATATAN REDAKSI:

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel dan/atau berita di atas, dapat mengajukan sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami. Koreksi tersebut dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita Terkait

Berita Terbaru