Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.
Selain itu, Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sementara Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 28J UUD 1945 juga mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Landasan konstitusional tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang mengatur kehormatan terhadap simbol-simbol identitas negara.
Di samping itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjadi salah satu landasan hukum dalam upaya pencegahan konflik, penghentian kekerasan, serta pemulihan kehidupan masyarakat pascakonflik.
Dengan demikian, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan kebangsaan yang damai, menghormati perbedaan, serta menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.
WHN: JANGAN BIARKAN SEMANGAT PERJUANGAN PAHLAWAN DIKHIANATI