Arqam Bakri Tegaskan: Pancasila Bukan Alat Politik, Persatuan Bangsa Harga Mati!

Arqam Bakri menegaskan bahwa agama merupakan nilai luhur yang seharusnya menjadi landasan moral dalam membangun kehidupan yang damai, bukan dijadikan instrumen untuk menciptakan perpecahan, mengadu domba masyarakat, ataupun meraih kepentingan politik dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Selain itu, Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sementara Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28J UUD 1945 juga mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Landasan konstitusional tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang mengatur kehormatan terhadap simbol-simbol identitas negara.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjadi salah satu landasan hukum dalam upaya pencegahan konflik, penghentian kekerasan, serta pemulihan kehidupan masyarakat pascakonflik.

Dengan demikian, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan kebangsaan yang damai, menghormati perbedaan, serta menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

WHN: JANGAN BIARKAN SEMANGAT PERJUANGAN PAHLAWAN DIKHIANATI

Halaman: 1234

CATATAN REDAKSI:

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel dan/atau berita di atas, dapat mengajukan sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami. Koreksi tersebut dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita Terkait

Berita Terbaru