Aliansi Cipayung Plus Sikka Kritik Bupati “Sibuk Ngonten” , Ini Jawaban Bupati Sikka

Dalam orasinya, aktivis PMKRI Maumere melontarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan daerah di bawah kendali Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago. Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai luput dari perhatian serius pemerintah, mulai dari krisis air bersih, tingginya angka kemiskinan ekstrem, fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang tidak memadai, hingga jalan-jalan rusak di pelosok seperti di wilayah Paga.

Jawaban Bupati Sikka: Paparkan Data Fiskal, Proyek Strategis Pusat, hingga Dana Rp105 Miliar

​Menanggapi gelombang protes dan tuntutan tersebut, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago didampingi pimpinan DPRD Sikka langsung membuka ruang audiensi bersama perwakilan massa aksi di Ruang Rapat DPRD Sikka.

​Dalam pemaparannya, Bupati Juventus menyambut baik kritik konstruktif dari kelompok intelektual muda dan menegaskan bahwa ruang kontrol sosial seperti ini sangat penting bagi transisi pembangunan daerah. Ia kemudian menjawab satu per satu tudingan mahasiswa dengan memaparkan data faktual terkait capaian kerja sama dengan pemerintah pusat dan pengelolaan fiskal daerah.

​Berikut poin-poin penting klarifikasi dan program yang disampaikan Bupati Sikka:

​Sektor Pertanian & Perkebunan: Bupati Sikka mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Kabupaten Sikka mendapatkan alokasi anggaran pusat yang masif untuk optimalisasi lahan, perkebunan, peremajaan bibit pala, kelapa, kakao, dan kopi senilai Rp105.446.700.000.

​Kampung Nelayan Merah Putih: Sikka menjadi daerah dengan jumlah Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak di NTT, yakni di 8 titik, yang dirancang untuk memperkuat ekosistem kelautan, perikanan, serta memotong rantai distribusi harga ikan melalui kehadiran off-taker.

​Penurunan Pengangguran: Berdasarkan penilaian resmi pemerintah, Kabupaten Sikka mendapatkan apresiasi dalam penurunan angka pengangguran serta kucuran anggaran pelatihan tenaga terampil senilai Rp1 miliar yang diselaraskan melalui program DPRD dan lembaga penyalur KUR.

Halaman: 123

CATATAN REDAKSI:

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel dan/atau berita di atas, dapat mengajukan sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami. Koreksi tersebut dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita Terkait

Berita Terbaru