Stef Sumandi: Gelar Pahlawan Nasional Frans Seda Harus Diikuti Perhatian Pemerintah untuk Sikka

Menurut Stef Sumandi, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Frans Seda merupakan keputusan yang tepat dan layak. Pasalnya, tokoh asal Kabupaten Sikka tersebut telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan sejarah dan pembangunan bangsa Indonesia.

Menurut Stef, Kabupaten Sikka merupakan tanah kelahiran Frans Seda yang memiliki ikatan historis dan emosional dengan perjalanan hidup tokoh nasional tersebut. Karena itu, penghormatan terhadap Frans Seda semestinya juga diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Sikka.

“Kami juga mengharapkan agar pemerintah pusat tidak hanya memberikan gelar, tetapi juga memperhatikan pembangunan di Kabupaten Sikka, tanah kelahiran Bapak Frans Seda,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, melalui surat Kementerian Sosial Republik Indonesia tertanggal 6 November 2026, pemerintah menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda.

Penganugerahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Penganugerahan ini menjadi pengakuan negara atas jasa dan pengabdian Frans Seda bagi Indonesia. Bagi masyarakat Kabupaten Sikka, penghargaan tersebut sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri karena seorang putra daerah mendapatkan pengakuan tertinggi atas kontribusinya bagi bangsa dan negara.

Kini, tantangan berikutnya adalah bagaimana semangat pengabdian, integritas, dan pemikiran Frans Seda dapat terus diwariskan, sekaligus menjadi inspirasi bagi pembangunan Kabupaten Sikka dan kesejahteraan masyarakatnya.

Halaman: 12

CATATAN REDAKSI:

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel dan/atau berita di atas, dapat mengajukan sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami. Koreksi tersebut dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita Terkait

Berita Terbaru