Berbagai kebijakan tersebut menuai protes dan kritik dari mahasiswa, masyarakat sipil, akademisi, buruh, dan kelompok masyarakat lainnya. Protes tersebut diwujudkan melalui aksi penolakan kenaikan PPN 12 Persen, pada Desember 2024 oleh Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Aliansi Jogja Memanggil; aksi “Indonesia Gelap”, pada Februari 2025, penolakan revisi UU TNI dan UU Polri, pada Maret 2025; aksi buruh menolak impor ilegal dan Gelombang PHK, pada Juni 2025, aksi terkait tunjangan DPR pada Agustus 2025, aksi evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pada Oktober 2025, aksi menuntut kesejahteraan Madrasah, pada Mei 2026, serta demo Pengesahan RUU Perampasan Aset, pada Agustus 2026. Rangkaian aksi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak selalu diterima secara pasif oleh masyarakat melainkan dapat memunculkan berbagai bentuk kritik, penolakan dan tuntutan terhadap pemerintah.

Namun, berbagai aksi demonstrasi tersebut tidak hanya menunjukkan adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Di dalamnya terdapat persoalan mendasar mengenai bagaimana kepentingan publik direpresentasikan. Ketika pemerintah, mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, maupun kelompok lainnya, sama-sama berbicara tentang kepentingan rakyat. Maka pertanyaan yang harus diajukan adalah: ketika semua pihak mengklaim dirinya berbicara atas nama rakyat, apakah yang terdengar sungguh suara rakyat, atau justru suara kepentingan yang bersembunyi di balik nama rakyat?

Ketika Politik Ramai oleh Suara tetapi Miskin Deliberasi

Maraknya kebijakan dan protes tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar dalam diskursus politik dan kehidupan demokrasi. Berbagai kebijakan sering kali baru menjadi bahan perdebatan setelah ditetapkan, sementara ruang deliberasi publik yang seharusnya memungkinkan masyarakat untuk mempertukarkan gagasan, menyampaikan keberatan, dan mencari titik temu belum selalu mendapat tempat yang memadai. Di sisi lain, ruang publik dipenuhi oleh berbagai bentuk komunikasi politik, mulai dari talk show, chat show, podcast, diskusi publik, hingga demonstrasi dari tingkat nasional sampai lokal. Pada saat yang sama, hampir setiap pihak mengklaim dirinya berbicara “atas nama rakyat”. Di sinilah muncul pertanyaan yang mendasar: benarkah setiap orang atau kelompok yang berbicara, berdiskusi, dan berdemonstrasi sungguh-sungguh berbicara atas nama rakyat?  Rakyat yang mana?

Pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya menyediakan kebebasan berbicara. Demokrasi juga membutuhkan ruang dimana suara-suara yang berbeda dapat saling berhadapan melalui pertukaran gagasan. Sebab, banyaknya suara tidak otomatis menghasilkan deliberasi. Ruang publik boleh dipenuhi perdebatan, tetapi jika setiap pihak hanya berbicara untuk mencari popularitas, viral, dan legitimasi, perdebatan tersebut direduksi menjadi alat politik, bukan pencarian jalan keluar bagi kepentingan bersama.

Pertanyaan ini penting dan mendesak ketika politik berpotensi direduksi menjadi ruang perebutan popularitas, citra, dan legitimasi. Michael Sandel, sebagaimana dikemukakan Petrus Tan dalam Tirani Meritokrasi dan Gerakan Murka Demokrasi (2026), menekankan bahwa ketidakpuasan publik muncul ketika nilai-nilai moral dan kehidupan komunitas diabaikan dalam sistem politik. Politik tidak cukup hanya berbicara mengenai prosedur, kepentingan, atau kebijakan, tetapi juga harus memberi ruang bagi pertanyaan mengenai keadilan, nilai moral, tanggung jawab, dan tujuan hidup bersama. Ketika dimensi tersebut disingkirkan, wacana publik menjadi semakin miskin karena masyarakat lebih banyak mempertontonkan perbedaan pendapat daripada mendiskusikan alasan moral yang mendasari perbedaan tersebut.

Dalam konteks ini, Petrus Tan menyebut adanya pengosongan argumen moral dari politik yang membuat diskursus publik dalam beberapa dekade terakhir semakin dangkal. Ruang publik kemudian dipenuhi talk show, chat show, isu-isu sensasional, dan infotainment. Politik tidak lagi menjadi ruang untuk mempertanyakan apa yang benar, adil, dan baik bagi kehidupan bersama, tetapi berubah menjadi tontonan yang mengejar perhatian publik. Karena itu, Tan menggunakan istilah “politeimen”, yakni politik yang dikemas dalam bentuk entertainment. Para aktor politik akhirnya dapat lebih sibuk membangun popularitas dan citra daripada membawa masyarakat masuk ke dalam perdebatan etis mengenai kehidupan bersama.

Pada titik ini, persoalan demokrasi bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya kebebasan untuk berbicara, tetapi juga pada kualitas pembicaraan itu sendiri. Demokrasi dapat menjadi sangat ramai oleh suara, tetapi belum tentu kaya akan deliberasi. Banyak orang dapat berbicara, tetapi belum tentu semua kepentingan didengar. Banyak kelompok dapat mengatasnamakan rakyat, tetapi belum tentu kepentingan rakyat sungguh menjadi dasar dari tuntutan mereka. Karena itu, demokrasi tidak dapat hanya diukur berdasarkan banyaknya suara atau besarnya dukungan mayoritas. Ia juga membutuhkan deliberasi, argumentasi rasional, pertimbangan moral, dan pencarian kebaikan bersama.

Vox Populi: Suara Rakyat atau Suara Mayoritas? 

Persoalan “suara rakyat” perlu dibedakan dari sekadar “suara mayoritas”. Secara kuantitatif, demokrasi membutuhkan mekanisme mayoritas untuk mengambil keputusan. Namun, suara mayoritas terebut tidak secara otomatis benar dan adil. Mayoritas mungkin memberikan legitimasi politik dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak otomatis memberikan legitimasi moral.

Ungkapan vox populi, vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan), perlu diperiksa kembali. Demokrasi memang berakar pada rakyat, tetapi suara mayoritas tidak dengan sendirinya identik dengan kebenaran dan keadilan. Joseph Ratzinger mengingatkan bahwa mayoritas dapat saja menghasilkan keputusan yang secara moral keliru. Sebab, dukungan massa tidak selalu menjadi jaminan bahwa suatu keputusan politik benar. Karena itu, suara mayoritas tetap perlu diuji melalui prinsip-prinsip moral yang menghormati martabat manusia dan kebaikan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengalaman sejarah ketika suatu kekuasaan memperoleh dukungan massa, tetapi justru menghasilkan ketidakadilan dan kekerasan.

Hal ini dapat kita temukan dalam kisah Yesus di hadapan Pilatus. Di hadapan orang banyak, suara mayoritas menghendaki Yesus disalibkan. Pilatus kemudian menyerahkan keputusan tersebut kepada tekanan massa. Namun, banyaknya suara tidak menjadikan keputusan tersebut benar. Demikian pula dengan Socrates, yang dihukum melalui keputusan politik masyarakat Athena karena mempertahankan pencarian akan kebenaran melalui akal budi. Kedua kisah tersebut memperlihatkan bahwa kebenaran tidak selalu berada di pihak mayoritas dan mayoritas tidak selalu identik dengan keadilan. Justru karena itu, demokrasi membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan suara yang berbeda, termasuk suara kelompok yang tidak dominan.

Polemik Geotermal di Poco Leok: Menguji Makna Suara Rakyat

Persoalan tersebut tidak hanya terjadi dalam level nasional. Ia juga merampat dalam berbagai konflik pembangunan di tingkat lokal. Hal ini terjadi ketika pihak-pihak yang berbeda sama-sama mengklaim kepentingan rakyat. Misalnya, dalam polemik pembangunan geotermal di Poco Leok, Manggarai.

Dalam konflik tersebut terdapat kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak pembangunan geotermal. Dari pihak pro, melihat geotermal sebagai bagian dari kebutuhan energi, pembangunan daerah, dan kepentingan ekonomi. Pada saat yang sama, dari pihak kontra, mempertanyakan konsekuensi terhadap lingkungan, ruang hidup, basis subsistenis, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kedua premis tersebut menunjukkan bahwa “kepentingan rakyat” tidak selalu dipahami secara bersama.

Karena itu, polemik geotermal di Poco Leok tidak dapat dipahami siapa yang benar dan salah. Namun, polemik ini harus dilihat sebagai ruang untuk menguji bagaimana demokrasi memperlakukan perbedaan kepentingan. Ketika kelompok pro dan kontra sama-sama berbicara atas nama rakyat, klaim tersebut tidak dapat diterima hanya berdasarkan jumlah massa, kekuatan politik, atau besarnya perhatian publik. Klaim tersebut harus diuji melalui proses yang memungkinkan setiap pihak menyampaikan alasan, mendengarkan keberatan pihak lain, dan mempertimbangkan konsekuensi keputusan secara terbuka. Maka, kedua kelompok ini tidak boleh imun terhadap falsifikasi (siap disalahkan) berdasarkan keputusan yang ada.

Di sinilah pertanyaan “rakyat yang mana?” menjadi penting. Rakyat bukanlah subjek yang sepenuhnya homogen. Di dalamnya terdapat kepentingan, pengalaman, dan posisi yang berbeda. Karena itu, mengklaim satu posisi mewakili seluruh rakyat berisiko menghilangkan keberagaman suara yang justru menjadi kenyataan dalam masyarakat demokratis.

Persoalan representasi kemudian bukan hanya “siapa yang berbicara?”, tetapi juga “siapa yang didengar?” dan “siapa yang menanggung akibat dari keputusan?”. Pertanyaan tersebut penting karena suatu keputusan politik dapat memberikan manfaat kepada sebagian pihak, tetapi pada saat yang sama, menimbulkan risiko atau beban bagi pihak lainnya. Dengan demikian, demokrasi yang sehat tidak hanya memperhatikan suara yang paling kuat, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang berkepentingan, dan terdampak memiliki kesempatan yang layak untuk menyampaikan alasan dan kepentingannya.

Karena itu, persoalan demokrasi dalam konflik geotermal di Poco Leok tidak cukup dipahami sebagai pertarungan antara kelompok pro dan kontra atau sekadar persoalan siapa yang memperoleh dukungan mayoritas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah proses pengambilan keputusan telah membuka ruang deliberasi yang adil; apakah suara masyarakat yang terdampak sungguh didengar; serta apakah kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan keadilan, martabat manusia, serta kebaikan bersama.

Mendefinisikan Ulang Vox Populi

Demokrasi memang berakar pada rakyat, tetapi demokrasi tidak berhenti pada suara rakyat. Demokrasi juga menuntut agar suara tersebut didengar, dipertukarkan, diuji secara rasional dan etis, serta tidak digunakan sekadar sebagai legitimasi bagi kepentingan politik tertentu. James S. Fishkin (2013) menekankan bahwa suara publik perlu dibentuk melalui proses deliberasi yang memungkinkan warga mempertimbangkan berbagai pandangan dan alasan sebelum mengambil keputusan. Karena itu, vox populi tidak semestinya dipahami sebagai suara yang paling banyak, paling keras, atau paling populer. Hal yang sama ditegaskan Trihartono (2013: 928-9307), dalam kajiannya tentang vox populi di Indonesia, menunjukkan bahwa popularitas tidak sendirinya menjadikan suara representatif terhadap kepentingan publik.

Dengan demikian, mendefinisikan ulang vox populi bukan berarti mengurangi makna pentingnya suara rakyat, melainkan mempertanyakan bagaimana suara tersebut dibentuk, diwakili dan digunakan dalam proses politik. Rakyat bukan sekadar jumlah suara yang dihitung ketika pemilihan berlangsung atau massa yang dipanggil ketika legitimasi dibutuhkan, melainkan subjek yang berhak didengar dalam keputusan yang menyangkut kehidupannya. Akhirnya, persoalan demokrasi bukan hanya siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi apakah suara tersebut lahir dari proses yang terbuka, setara, dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, klaim “atas nama rakyat” perlu diuji: apakah yang berbicara benar-benar berdasarkan kepentingan publik, atau kepentingan tertentu yang sedang berlindung di balik nama rakyat?

Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.