Secara normatif, negara telah menetapkan standar gaji PPPK melalui regulasi nasional. Tahun 2026, gaji PPPK berkisar antara sekitar Rp1,9 juta hingga Rp5,4 juta per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Bahkan untuk lulusan S1 (golongan IX), gaji pokoknya bisa mencapai Rp3,2 juta hingga Rp5,2 juta. Artinya, secara kebijakan, negara sebenarnya telah mengakui bahwa pekerja sektor publik berhak mendapatkan penghidupan yang layak.

Namun, persoalan muncul ketika implementasi di daerah tidak sejalan dengan regulasi tersebut.

Realitas Sikka: Ketimpangan yang Mengkhawatirkan

Di Kabupaten Sikka, muncul keluhan bahwa tenaga PPPK—atau bahkan tenaga honorer yang diarahkan ke skema PPPK—masih menerima penghasilan yang jauh dari standar nasional, bahkan disebut hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Jika angka ini benar, maka kondisi tersebut bukan sekadar ketimpangan, tetapi bentuk nyata dari ketidakadilan struktural.

Bandingkan: standar minimal PPPK nasional berada di kisaran Rp1,9 juta, sementara di lapangan hanya Rp600 ribu. Ini berarti hanya sekitar 30% dari standar terendah. Dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, kondisi ini masuk kategori underpaid labor atau pekerja dengan upah di bawah standar hidup layak.

Lebih dari itu, jika merujuk pada prinsip upah layak (living wage), pekerja seharusnya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan Rp600 ribu per bulan, hal tersebut jelas mustahil.

Hari Buruh: Bukan Sekadar Seremonial

Hari Buruh seharusnya bukan hanya perayaan simbolik atau ucapan seremonial dari pejabat publik. Esensi dari Hari Buruh adalah perjuangan melawan eksploitasi dan ketidakadilan dalam sistem kerja.

Dalam konteks Sikka, peringatan Hari Buruh justru menjadi cermin kegagalan pemerintah daerah dalam: Pertama, Menjamin standar upah yang layak. Kedua, Menjalankan kebijakan nasional secara konsisten. Ketiga, Menghargai tenaga kerja sektor publik.

Ironisnya, negara sering menuntut sektor swasta untuk mematuhi Upah Minimum Regional (UMR), namun pada saat yang sama, sebagian tenaga PPPK—yang notabene aparatur negara—justru tidak mendapatkan perlindungan yang setara. Kritik serupa juga muncul secara nasional, bahwa pemerintah tidak boleh hanya menekan sektor swasta, sementara pekerja dalam sistem pemerintah sendiri masih “nelangsa”.

Akar Masalah: Anggaran dan Prioritas

Permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Banyak daerah beralasan bahwa kemampuan fiskal belum cukup untuk membayar PPPK sesuai standar nasional.

Namun, pertanyaannya: apakah ini murni soal keterbatasan anggaran, atau soal prioritas?

Dalam teori kebijakan publik, anggaran adalah cerminan prioritas politik. Jika kesejahteraan tenaga kerja ditempatkan sebagai prioritas utama, maka seharusnya ada realokasi anggaran yang lebih berpihak pada sektor ini.

Kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa ketika PPPK diangkat sebagai ASN, pemerintah daerah harus menanggung beban anggaran yang besar. Misalnya, ada daerah yang harus menambah puluhan miliar rupiah untuk menggaji PPPK . Ini menunjukkan bahwa persoalan ini memang serius, tetapi bukan tidak mungkin diselesaikan.

Dampak Sosial: Lebih dari Sekadar Angka

Gaji rendah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. PPPK yang tidak sejahtera berpotensi mengalami; Penurunan motivasi kerja, Stres ekonomi, dan Kinerja yang tidak optimal

Dalam jangka panjang, masyarakatlah yang akan dirugikan karena kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik ikut menurun.

Selain itu, kondisi ini juga menciptakan ketimpangan sosial baru di dalam tubuh ASN sendiri, antara PNS dan PPPK, maupun antara PPPK di pusat dan daerah.

Momentum Hari Buruh seharusnya menjadi titik balik. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan yakni; Pertama, melakukan evaluasi dan transparansi anggaran daerah. Pemerintah daerah harus membuka secara transparan kondisi fiskal dan prioritas belanja. Kedua, Intervensi pemerintah pusat. Jika daerah tidak mampu, maka pemerintah pusat perlu hadir melalui skema subsidi atau dana afirmasi. Untuk membantu pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat.

Penutup

Hari Buruh bukan hanya milik pekerja pabrik atau sektor swasta. PPPK, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah lainnya juga adalah buruh dalam arti luas: mereka menjual tenaga, waktu, dan pikiran untuk negara.

Jika pada Hari Buruh masih ada pekerja negara yang digaji Rp600 ribu per bulan, maka yang perlu dipertanyakan bukan semangat buruhnya, melainkan komitmen negara terhadap keadilan sosial.

Sikka hari ini adalah cermin kecil dari persoalan besar di Indonesia: ketika regulasi sudah baik, tetapi implementasi masih tertatih. Dan selama kesenjangan ini belum diperbaiki, maka setiap peringatan Hari Buruh akan selalu terasa sebagai ironi, bukan perayaan.