Seruan tersebut disampaikan melalui sikap politik PRIMA yang menegaskan dukungan terhadap arah pembangunan nasional yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pidatonya, Agus Jabo menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan besar yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta berakar pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945.

 “Revolusi sudah dimulai dari istana. Revolusi adalah menjebol sistem lama yang gelap gulita dan membangun sistem baru yang terang benderang. Mari kita sambut dan menangkan,” ujar Agus Jabo.

Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan ajaran Proklamator RI, Soekarno, yang menekankan pentingnya kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.

PRIMA menilai berbagai program pemerintah saat ini telah menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pijakan utama pembangunan nasional. Hal itu tercermin melalui upaya memperkuat kemandirian pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan industri nasional, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih disebut sebagai bagian dari agenda perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agus Jabo menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila tidak menempatkan negara maupun swasta sebagai penguasa tunggal perekonomian. Sebaliknya, ekonomi Pancasila menekankan kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan rakyat dalam mengelola sumber daya ekonomi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 “Ekonomi Pancasila adalah filosofi, landasan, sekaligus bintang penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Dalam sikap politik tersebut, PRIMA juga menyoroti tiga agenda utama yang dinilai penting untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pertama, industrialisasi nasional. PRIMA mendorong penguatan hilirisasi dan industrialisasi agar kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat diolah di dalam negeri dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi bangsa.

Kedua, kedaulatan pangan dan energi. Menurut Agus Jabo, bangsa yang masih bergantung pada pasokan pangan dan energi dari luar negeri tidak akan pernah sepenuhnya merdeka. Karena itu, petani, nelayan, dan para pekerja sektor produksi harus menjadi prioritas kebijakan negara.

Ketiga, penguatan koperasi. PRIMA menilai koperasi merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat, khususnya masyarakat desa, kelompok menengah ke bawah, dan warga miskin ekstrem.

Meski demikian, Agus Jabo mengakui bahwa setiap perubahan besar selalu menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan. Namun, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan mendukung agenda pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

 “Kepada seluruh rakyat Indonesia, Partai PRIMA menyerukan agar tetap menjaga persatuan nasional dan terus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperjuangkan hak-hak rakyat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.

PRIMA menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, terutama melalui pembangunan ekonomi yang berkeadilan, penguatan kedaulatan nasional, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

 “Hentikan liberalisme, bangun persatuan nasional, wujudkan kesejahteraan sosial, menangkan Pancasila,” tegas Agus Jabo.

Menutup pidatonya, Agus Jabo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini memberikan dukungan kepada PRIMA.

 “Kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan perhatian kepada PRIMA. Dukungan tersebut menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat sekaligus mengawal program-program pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya.

Peringatan HUT ke-5 PRIMA turut dihadiri jajaran pengurus partai, di antaranya Wakil Ketua Umum PRIMA Antun Joko Susmana dan Alif Kamal, Sekretaris Jenderal R. Gautama Wiranegara, serta Bendahara Umum Achmad Herwandi.