Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari Senat Mahasiswa STP Reinha Larantuka dan IKTL Larantuka yang tergabung dalam organisasi internal kampus maupun ekstra kampus ini menghadirkan Krisantus Kenato, Ketua DPC GMNI Flores Timur sebagai pemateri, dan Yeremias Kopong Gawa, Sekretaris Presidium PMKRI Cabang Larantuka sebagai moderator.

Dalam kajian awalnya, Krisantus menegaskan demokrasi di daerah tidak cukup diukur dari pemilu. Demokrasi harus diuji setelah kekuasaan memperoleh mandat: apa yang terjadi dengan suara rakyat ketika pemerintah mulai mengelola anggaran dan menggunakan uang rakyat?

Tiga isu aktual dijadikan cermin yakni:

1. Big Push Sapi sebagai Ujian Transparansi Anggaran
Program strategis Pemkab Flotim 2026 di Wolo Kolo, Desa Lamatutu, dengan pagu Rp7,22 Miliar APBD untuk 700 ekor bibit Sapi Bali termasuk sapi, sarana, sewa lahan 200 ha, tenaga kandang, dan konsultan. Jika dibagi, setara Rp10,31 juta/ekor akumulasi program. Dalam rapat gabungan DPRD Juni 2026, DPRD mempertanyakan kesiapan BUMD, pakan, dan sarana. Akhir Agustus 2026, program berubah menjadi 150 ekor 50 ekor terpusat, 100 ekor dibagi ke 5 kelompok dengan 20 ekor per kelompok. Padahal kontrak 700 ekor sudah diteken 24 Juni 2026. Ini penurunan 78,6%.

2. Huntap Lewotobi sebagai Ujian Partisipasi dan Keberpihakan
Erupsi sejak akhir 2024 berdampak pada 2.310 KK di Ile Bura dan Wulanggitang. Sebanyak 238 KK jalur mandiri dan 2.072 KK skema terpadu. Lokasi Huntap di tiga kawasan Kuhe – Konga, Todo – Lewolaga, dan Walang – Lewolaga seluas 52,98 ha dengan target 244 unit di Kuhe selesai 2026.

3. Setan Transparansi sebagai Ujian Budaya Pemerintahan.
Pemkab Flotim memiliki Perbup Pelayanan Informasi. Namun hingga Desember 2025 statusnya masih “Menuju Informatif”, belum Informatif. Pertanyaan besarnya apakah transparansi sudah menjadi budaya atau hanya regulasi di atas kertas?

Siklus demokrasi yang dipakai sebagai alat ukur: ANGGARAN, KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, INFORMASI, PENGAWASAN, Serta PERTANGGUNGJAWABAN.

Pemantik Diskusi dan Tanggapan Peserta

Pemateri Krisantus Kenato memantik dengan pertanyaan tajam. Ketika ada perubahan 78,6% atas uang rakyat, apakah rakyat diberitahu? Apakah penyintas Lewotobi dilibatkan sebagai subjek atau hanya objek? Apakah masyarakat bisa mudah mengakses kontrak Big Push dan progres Huntap?

“Kalau kontrak bisa berubah tanpa penjelasan terbuka, yang runtuh bukan jumlah sapi, yang runtuh adalah kepercayaan publik,” tegas Krisantus.

Tanggapan kritis peserta:

Reinaldus Here perwakilan Senat Mahasiswa STP Reinha Larantuka menyoroti transparansi dan akuntabilitas. Ia mempertanyakan apa instrumen dan alat ukur yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas ketiga program tersebut. Demokrasi sehat menuntut indikator kinerja yang jelas dan dapat diakses publik.

Maria Margaretha Masa Baodai selaku Sekretaris DPC GMNI Flotim mempertanyakan skema pembagian 20 ekor sapi kepada 5 kelompok tani ternak dan bagaimana menghindari konflik kepentingan. Ia menekankan, jika penyaluran tidak transparan dan salah sasaran, kadar demokrasi sedang mundur.

Maria Efisiana Bulu Latan (Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI) melayangkan pertanyaan:
“Bagaimana pengawasan sapi setelah sapi dibagikan? Apakah kebutuhan mendasar dari masyarakat Desa Wolo, Kecamatan Tanjung Bunga adalah dengan mendatangkan sapi?”

Yohanes Jobastianus Bada Badin Bendahara DPC GMNI Flotim menerangkan
“Kebutuhan mendasar dari masyarakat Tanjung Bunga adalah infrastruktur jalan dan bukan mendatangkan program Big Push.”

Firmansyah Muhamad (Presidium Hubungan Perguruan Tinggi PMKRI) mempertanyakan
“Apakah penyintas Lewotobi dilibatkan dalam proses pembangunan Huntap?”

Leonardus Bama Tobin Perwakilan dari pengurus HMPS IKTL Larantuka memfokuskan pada Setan Transparansi.
“Kurangnya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat terkait program yang akan dibuat. Apa alat ukur yang digunakan untuk program sapi, percepatan Huntap dan Setan Transparansi? Bagaimana mungkin hak dan uang rakyat yang seharusnya untuk rakyat tapi tagline Setan Transparansi hanya menjadi regulasi di atas kertas birokrasi?”

Masukan dan Rekomendasi Forum

Forum merumuskan masukan spesifik:

Untuk Big Push
Perlu kejelasan peta jalan distribusi agar menyentuh peternak kecil, bukan kelompok elit tertentu. Harus ada jaminan pasokan pakan, kesehatan hewan, dan penguatan kelembagaan koperasi peternak di tingkat lokal, serta pengawasan pasca bagi.

Untuk Setan Transparansi
Pemda harus membuka data alokasi anggaran, spesifikasi teknis, dan jadwal pengerjaan proyek. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan sangat penting untuk meminimalisir penyimpangan.

Untuk Huntap
Aspek kemanusiaan harus menjadi prioritas utama. Mekanisme penentuan penerima Huntap wajib melibatkan musyawarah warga terdampak secara transparan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu, aspek sosial ekonomi pasca relokasi seperti akses air bersih dan jarak ke lahan pertanian atau mata pencaharian harus diperhatikan matang.

Dari hasil diskusi tersebut, Forum Pemuda Peduli Demokrasi menyimpulkan takaran demokrasi di Flores Timur hari ini masih rendah dan bersifat prosedural. Jika harus diberi nilai 1 sampai 10, forum memberi nilai 5 dari 10. Nilai 5 karena regulasi dan programnya ada, tapi informasi, partisipasi, dan pengawasannya putus. Big Push dari 700 jadi 150 ekor tanpa penjelasan terbuka, Huntap 2.310 KK masih menunggu kepastian hampir 2 tahun, dan Setan Transparansi masih menjadi slogan di atas kertas, bukan budaya. Karena itu forum menilai demokrasi Flotim belum gagal, tapi belum berpihak penuh pada rakyat.

Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.