Semenjak Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (BEM IFTK Ledalero) merencanakan kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, muncul berbagai pertanyaan mengenai respons publik maupun aparat terhadap kegiatan tersebut. Pertanyaan itu muncul karena sebelumnya telah terjadi pembubaran pemutaran film yang sama di beberapa daerah, seperti Mataram dan Ternate. Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih eksistensial: mengapa sebuah film dokumenter yang mengangkat persoalan masyarakat adat Papua dianggap sensitif hingga ruang diskusinya perlu dibatasi?

Polemik pembubaran nobar Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale menimbulkan perdebatan luas di ruang publik Indonesia. Di Ternate, kegiatan yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dibubarkan aparat TNI dengan alasan sensitivitas sosial dan persoalan izin. Sementara itu, di Mataram, pihak kampus menghentikan pemutaran film dengan alasan menjaga kondusivitas lingkungan akademik (iNews.id,2026). Situasi ini menampakan fakta, bahwa persoalan di tanah Papua masih dipandang sebagai tema sensitif yang kerap dibatasi ruang diskusinya.

Berdasarkan keadaan tersebut, fenomena ini dapat dibaca menggunakan perspektif Critical Race Theory (CRT) dalam kajian komunikasi. Meskipun CRT awalnya berkembang di Amerika Serikat untuk mengkaji relasi ras dan struktur kekuasaan, akan tetapi teori ini dianggap relevan untuk melihat bagaimana kelompok dominan mempertahankan narasi tertentu sekaligus membatasi suara kelompok marginal dalam ruang publik. Richard Delgado dan Jean Stefancic menjelaskan bahwa diskriminasi dan rasisme sering kali bekerja secara “normal” melalui struktur sosial, hukum, dan praktik komunikasi sehari-hari (Delgado & Stefancic, Critical Race Theory: An Introduction, 2017). Dalam konteks komunikasi, media dan ruang publik dapat menjadi alat kekuasaan kelompok mayoritas terhadap kelompok yang dipinggirkan. Karena itu, siapa yang boleh berbicara, narasi mana yang dianggap sah, dan isu apa yang layak didiskusikan selalu berkaitan dengan relasi kuasa.

Film Pesta Babi menunjukkan situasi masyarakat adat Papua yang kehilangan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan dan pembangunan berskala besar. Film ini menampilkan pengalaman komunitas Marind, Awyu, dan beberapa kelompok adat lain yang merasa tersisih dari tanah leluhur mereka. Dalam perspektif CRT, pengalaman masyarakat adat seperti ini disebut sebagai counter storytelling, yakni narasi tandingan dari kelompok marginal terhadap kelakuan negara atau kelompok dominan. Narasi tandingan menjadi penting karena memberi ruang bagi pengalaman yang selama ini sering diabaikan oleh kekuasaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemutaran film dibubarkan karena dianggap provokatif dan sensitif terhadap isu SARA. Aparat menyatakan bahwa judul film berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memicu konflik sosial (Zonautara, 2026). Dalam perspektif CRT, alasan seperti “menjaga stabilitas” atau “menghindari konflik” sering kali digunakan untuk membatasi pembicaraan mengenai ketidakadilan struktural. Dengan kata lain, institusi dominan cenderung lebih nyaman mempertahankan ketertiban daripada membuka ruang dialog kritis tentang suatu masalah.

Dalam kajian CRT, pembubaran semacam ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap informasi masih sangat kuat, terutama ketika menyangkut isu Papua. Papua dalam banyak kasus lebih sering diposisikan sebagai isu keamanan ketimbang isu kemanusiaan. Akibatnya, masyarakat luas tidak diberi kesempatan untuk mendengar langsung pengalaman orang Papua melalui karya dokumenter tersebut. Padahal komunikasi demokratis semestinya memberi ruang pertukaran gagasan, termasuk terhadap kritik sosial. CRT juga menyoroti bagaimana kelompok dominan menentukan apa yang dianggap “normal” dan “aman”. Ketika film dokumenter tentang penderitaan masyarakat adat dianggap ancaman, maka yang terlihat bukan sekadar soal keamanan, melainkan adanya ketakutan terhadap munculnya kesadaran kritis publik. Dalam hal ini, pembubaran acara dapat dipahami sebagai bentuk kontrol terhadap narasi alternatif yang berpotensi menggugat relasi kuasa yang sudah mapan. Menarik bahwa, tindakan pembubaran semacam ini justru menimbulkan efek sebaliknya yang dikenal dengan Streisand Effect, yakni upaya membatasi informasi yang justru membuat informasi tersebut semakin tersebar luas. Di media sosial dan forum publik, rasa ingin tahu masyarakat terhadap film tersebut semakin besar. Banyak orang mempertanyakan alasan pelarangan dan mengkritik keterlibatan aparat dalam kegiatan sipil. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana relasi mayoritas dan minoritas bekerja dalam masyarakat Indonesia. Marginalisasi tidak selalu hadir dalam bentuk ujaran kebencian secara langsung, tetapi juga dapat muncul melalui pembatasan akses bicara, pengawasan berlebihan, maupun pembungkaman ruang diskusi. Karena itu, persoalan Papua tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga perlu dilihat sebagai persoalan keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dalam situasi seperti ini, sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (BEM IFTK Ledalero) dapat dipahami tidak hanya sebagai ruang dialog kritis, tetapi juga menunjukkan keberpihakan kemanusiaan terhadap masyarakat adat Papua yang mengalami kehilangan tanah, ruang hidup, dan berbagai bentuk marginalisasi akibat ekspansi pembangunan. Solidaritas ini penting karena persoalan Papua bukan semata-mata berkaitan dengan isu politik dan keamanan, tetapi juga menyangkut martabat manusia, hak masyarakat adat, dan keadilan sosial. Pada akhirnya, polemik ini mau menampakkan wajah komunikasi yang tidak pernah netral karena selalu berkaitan dengan relasi kuasa. Critical Race Theory membantu kita memahami aksi pembungkaman terhadap film Pesta Babi bukan sekadar soal izin acara atau sensitivitas masyarakat, tetapi juga tentang siapa yang berhak menyampaikan cerita dan siapa yang memiliki kuasa menentukan batas-batas percakapan publik. Karena itu, perlawanan terhadap tindakan pembubaran ruang diskusi serta solidaritas terhadap masyarakat Papua menjadi bagian penting dari perjuangan menjaga demokrasi komunikasi yang sehat. Jika demokrasi ingin bertumbuh secara dewasa, maka ruang dialog akan pengalaman kelompok marginal, termasuk masyarakat adat Papua, seharusnya dijamin dan dilindungi, bukan dibungkam.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.