Dalam forum tersebut, sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JSK), pemberian santunan duka bagi warga kurang mampu, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan layanan administrasi kependudukan.

Kegiatan ini terselenggara melalui sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Belu Atambua bersama berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab TTU, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas PMD, Inspektorat Daerah, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rakor turut dihadiri oleh seluruh camat serta perwakilan pemerintah desa dan kelurahan se-Kabupaten TTU. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi bagian penting dalam menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi hingga ke tingkat akar rumput.

Bupati Timor Tengah Utara, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, memimpin langsung jalannya rapat koordinasi tersebut. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Rakor ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan komitmen kita bersama agar setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bupati Falen dalam arahannya.

“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh program strategis ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa program-program sosial seperti jaminan ketenagakerjaan dan bantuan duka harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Kami tidak ingin ada program yang hanya berhenti di atas kertas. Implementasi di lapangan harus kuat, terukur, dan diawasi bersama,” lanjutnya.

Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian serius dalam rakor tersebut. Pemerintah daerah mendorong percepatan layanan agar masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan secara mudah dan cepat.

“Peran camat, desa, dan seluruh perangkat daerah sangat penting dalam memastikan pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” ujarnya.

Di sektor pemerintahan desa, penguatan kapasitas aparatur desa dan sistem pengawasan menjadi poin penting yang dibahas. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.

“Melalui rakor ini, kita perkuat koordinasi lintas sektor agar tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan maupun kelemahan dalam pengawasan,” tambahnya.

Rakor lintas sektor ini juga menjadi forum evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan agar lebih efektif dan berdampak luas.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten TTU berharap terbangun koordinasi yang solid, pengawasan yang lebih optimal, serta kolaborasi yang berkelanjutan antarinstansi, sehingga seluruh program strategis daerah dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Dalam arahannya, Bupati Falen menekankan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang memiliki peran strategis dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja hingga kematian.

Ia menyebutkan, keberadaan program ini tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Data hingga Maret 2026 menunjukkan, sebanyak 53.112 pekerja di TTU telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Angka tersebut setara dengan sekitar 71,9 persen dari total pekerja di daerah itu.

Meski demikian, masih terdapat 20.749 pekerja atau sekitar 28,1 persen yang belum tersentuh perlindungan. Kondisi ini dinilai sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama.

“Diperlukan langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong tercapainya cakupan semesta atau universal coverage,” tegas Bupati TTU.

Ia mendorong agar perluasan kepesertaan tidak hanya berfokus pada pekerja formal, tetapi juga menyasar kelompok pekerja rentan yang selama ini kerap terabaikan.

Kelompok tersebut meliputi aparatur desa seperti kepala desa dan perangkatnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tenaga honorer, guru, tenaga kependidikan, hingga pekerja di sektor informal.

Selain itu, peran aktif pemerintah desa dan kecamatan dinilai krusial dalam mengedukasi masyarakat serta meningkatkan partisipasi warga untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan yang sama, turut dilakukan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) secara simbolis kepada ahli waris peserta yang telah meninggal dunia sebagai bentuk nyata kehadiran negara.

Santunan tersebut mencakup bantuan uang tunai, beasiswa pendidikan bagi anak, biaya pengobatan, hingga dukungan untuk pemakaman, yang diharapkan mampu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Bupati menegaskan, manfaat program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari sistem perlindungan yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga pekerja.

Melalui Rakor ini, pemerintah daerah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi, sekaligus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial.

“Jika seluruh pekerja terlindungi, maka stabilitas sosial dan ekonomi daerah juga akan semakin kuat,” pungkas Bupati Falen.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya melalui PerspektifNusantara.com